Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Terlambat ke KPU, Muhaimin: Kalah Sama Lawan Nanti

Kompas.com - 14/11/2023, 18:41 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar tak ingin terlambat untuk mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) malam ini.

Pasalnya, KPU bakal melakukan pengundian nomor urut peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Terima kasih semuanya, saya enggak bisa lama, saya harus langsung berangkat ke KPU,” ujar Muhaimin pada relawannya di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

“Soalnya kalau enggak cepat, kalah sama lawan nanti,” sambung dia.

Baca juga: PKB Anggap Semua Nomor Urut Bawa Kemenangan Anies-Muhaimin

Dalam pantauan Kompas.com, Muhaimin tiba di rumah pemenangan pukul 17.48 WIB.

Ia kemudian disambut oleh puluhan relawannya yang menyanyikan yel-yel,”Kalau mau perubahan pilih Amin (Anies-Muhaimin.”

Ia mengaku puas dengan kehadiran para relawan itu dan berharap narasi perubahan bisa disosialisasikan secepat dan seefektif mungkin.

Sebab, masa kampanye Pilpres 2024 hanya berlangsung tiga bulan.

“Mari kita manfaatkan 90 hari ini untuk bekerja sama dengan rakyat, merebut hati rakyat, dan menangkan Amin 14 Februari 2024,” imbuh dia.

Baca juga: Pakai Baju Putih, Anies-Muhaimin Shalat Bersama Jelang Pengambilan Nomor Urut

Diketahui KPU bakal mengundang tiga paslon capres-cawapres untuk melakukan pengambilan undian nomor urut Pilpres 2024.

Acara bakal dimulai dengan makan bersama atau gala dinner pada pukul 18.30 WIB.

Sementara, mekanisme pengambilan nomor bakal sesuai dengan urutan pendaftaran syarat capres-cawapres ke KPU.

Di mana, Anies-Muhaimin melakukan pendaftaran pertama, diikuti Ganjar-Mahfud MD, terakhir Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com