Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Berdirinya Partai Demokrat yang Terilhami dari Kekalahan SBY

Kompas.com - 09/11/2023, 14:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menjadi salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejarah

Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, berdirinya partai berlambang bintang mercy ini atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat sebagai ketua majelis tinggi partai.

SBY mendirikan partai ini terilhami oleh kekalahannya pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Baca juga: Maju Jadi Caleg DPR Dapil Jakarta 2 dari Partai Demokrat, Syahrial Nasution: Enggak Perlu Koar-koar, Masyarakat Punya Masalah Nyata

Dari kekalahan itu, sejumlah pihak merasa terpanggil untuk memikirkan bagaimana supaya SBY bisa menjadi pemimpin bangsa. Bukan hanya sebagai wakil presiden, namun presiden RI.

Atas gagasan tersebut, beberapa orang, yang salah satunya Vence Rumangkang, menyatakan dukungannya untuk SBY maju ke kursi presiden.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Pada 12 Agustus 2001, diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan membahas persiapan pembentukan partai. Tim itu terdiri dari Vence Rumangkang, Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei.

Baca juga: Pasang Baliho Prabowo-AHY Tanpa Gibran, Partai Demokrat Pastikan Tak Setengah Hati

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan. Inilah yang menjadi cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.

Setelah melalui proses perumusan yang panjang, pada 10 September 2001 Partai Demokrat mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Kemudian, 25 September 2001, terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Berpeluang Masuk Kabinet, Diprediksi Jadi Batu Loncatan AHY buat 2029

Dengan surat keputusan tersebut, Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Selanjutnya, 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

Puncaknya, 17 Oktober 2002, Demokrat mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) pertama pada 18-19 Oktober 2002 dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat seluruh Indonesia.

Para pimpinan

Kursi ketua umum Demokrat pertama kali diduduki oleh Subur Budhisantoso. Ia menjabat selama 2001-2005.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com