Demi Marwah MK, Anwar Usman Diminta Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman untuk mengundurkan diri.

Adapun kini Anwar Usman telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang membuktikan dirinya melakukan pelanggaran berat dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi batas usia capres-cawapres.

"Hal ini penting dilakukan untuk menjaga marwah MK dan tidak menempatkan seorang Anwar Usman sebagai hakim tanpa palu," kata Zainudin kepada Kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Zainudin melihat putusan etik ini menjadi yang dinantikan oleh publik pencari keadilan.

Baca juga: MKMK Dinilai Tak Tegas karena Tidak Memecat Ketua MK Anwar Usman

Menurutnya, keputusan yang disampaikan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie juga sudah sesuai.

"Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan perilaku konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kesetaraan, prinsip kepantasan, dan prinsip kesopanan. Dan karenanya diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi," ucap Zainudin menyebut bunyi putusan etik MKMK.

Kini, Zainudin melihat Anwar berada dalam kesendirian di antara hiruk pikuk Hakim Konstitusi yang masih memegang palu untuk memutus perkara terkait Pemilu maupun Pilkada 2024.

"(Anwar Usman) terkurung dalam kesendirian di tengah persiapan MK menghadapi sengketa Pileg, Pilpres, dan Pilkada pada pemilu 2024 yang akan datang," nilai Zainudin.

Baca juga: Diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman Tak Bisa Banding

Sebelumnya diberitakan, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK.

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” tutur Jimly.