Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut RI Punya Potensi Energi Baru Terbarukan hingga 3.600 Gigawatt

Kompas.com - 31/10/2023, 15:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia punya potensi energi baru dan terbarukan mencapai 3.600 gigawatt saat membuka World Hydropower Congress 2023 di Bali, Selasa (31/10/2023).

Jokowi menuturkan, potensi EBT itu berasal dari tenaga matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, bioenergi, serta air atau hydropower.

"Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan EBT dalam skala besar karena Indonesia kaya potensi energi hijau dan berdasarkan hitungan diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt," kata Jokowi, Selasa, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: MIND ID Wujudkan Kemandirian untuk Ekosistem Energi Baru Terbarukan

Secara khusus, Jokowi menyebutkan, Indonesia mempunyai potensi energi hidro dari 4.400 sungai, di mana 128 di antaranya adalah sungai besar.

Sungai besar yang dimaksud, antara lain, Sungai Mamberamo di Papua dengan potensi 24.000 megawatt dan Sungai Kayab di Kalimantan Utara yang punya potensi 13.000 megawatt.

"Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Bumi Tengah Sakit, Bukan Lagi Global Warming, tetapi Global Boiling

Namun, ia mengakui bahwa Indonesia punya sejumlah tantangan untuk dapat memanfaatkan potensi energi hidro tersebut, salah satunya adalah lokasi sumber hidropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik.

Oleh karena itu, pemerintah telah membuat blue print percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hidropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi.

Baca juga: ASEAN-BAC Bahas Kerja Sama Indonesia-Myanmar Terkait Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Jokowi menyebutkan, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi yang membutuhkan investasi tidak sedikit dan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia.

"Saya berharap, World Hydropwer Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfataan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com