Blak-blakan PDI-P Bocorkan Elite Politik yang Punya Ide Penundaan Pemilu-Perpanjangan Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bukan hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyuarakan isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, ada sejumlah elite partai politik yang turut menyuarakan hal yang sama pada saat berdekatan.

Djarot menyampaikan itu menanggapi bantahan Bahlil bahwa kedua isu tersebut merupakan perintah "Pak Lurah". Bahlil justru mengaku bahwa ide itu adalah gagasannya.

Baca juga: PDI-P Terbuka jika Ridwan Kamil dan Khofifah Gabung TPN Ganjar-Mahfud

"Oh, ya bagus (kalau) termasuk idenya sendiri," ucap Djarot saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Namun setelah itu, Djarot mengungkap sejumlah nama yang mengaku menyuarakan hal serupa dengan narasi yang sama disampaikan Bahlil.

Mereka di antaranya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar atau Cak Imin.

"Pak Luhut, idenya sendiri, Pak Airlangga, idenya sendiri, Pak Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget?" tanya Djarot heran.

PDI-P, menurut dia, mengaku mencium adanya upaya terorganisir untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sehingga, hal itu membuat PDI-P bersikap tegas untuk terus menyuarakan penolakan wacana tersebut.

Baca juga: Polemik Isu Presiden Tiga Periode, Bahlil Pasang Badan untuk Jokowi

"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih tapi statemen-statemen itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," ujar Ketua Badan Pengkajian MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia mengatakan, isu penundaan pemilihan umum (pemilu) dan jabatan presiden tiga periode merupakan murni dari kesalahannya.

Hal itu disampaikan Bahlil di atas panggung deklarasi dukungan relawan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Djakarta Teather, Sabtu (28/10/2023).

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

"Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil.

Ucapan itu dia katakan merespons isu penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode yang kembali ramai diperbincangkan di media massa.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang," ujar dia.

Ia pun mengatakan, isu penundaan pemilu pertama kali digaungkan olehnya. Bahlil mengaku tidak diperintah siapa pun soal ini.

Baca juga: Sentilan Prasetyo Edi ke Presiden PKS: Diminta Baca Sejarah Usai Sebut Anies Gagal Lepas Saham Bir karena PDI-P

Itu murni idenya dalam menanggapi hasil survei.

"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.