Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari, Jokowi: Hati-hati, Miring-miring Saya Ganti

Kompas.com - 30/10/2023, 18:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para penjabat (pj) kepala daerah untuk bekerja dengan baik selama memimpin daerah.

Menurut Presiden, kinerja para pj wali kota, pj bupati dan pj gubernur dievaluasi tiga bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Namun, sebagai Kepala Negara dirinya melakukan evaluasi setiap hari.

"Bapak, Ibu semuanya dievaluasi kan setiap tiga bulan. yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. begitu," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para PJ kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Baca juga: Ceritakan Suasana Makan Siang Bareng 3 Bakal Capres, Jokowi: Hangat dan Akrab

Para penjabat kepala daerah pun merespons dengan bertepuk tangan. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan bertepuk tangan.

"Jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian, itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi penggantian itu merupakan hak prerogatif dirinya sebagai Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta agar para penjabat kepala daerah terus bekerja secara maksimal.

Jika terdapat kesulitan dan masalah, Presiden meminta tidak ragu menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atau dirinya.


"Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak, Ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri. Kalau Kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu," kata Jokowi.

"Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit Kemendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri dan saya merasa bapak ibu semuanya mampu menyelesaikan itu," tambahnya.

Adapun pengarahan pada Senin siang diikuti oleh 193 penjabat kepala daerah, yang terdiri dari 133 penjabat bupati, 37 penjabat wali kota, dan 29 penjabat gubernur.

Baca juga: PDI-P: Jangan Sampai meskipun Gibran Putra Jokowi, Infrastruktur Kekuasaan Dipakai untuk Dukung Prabowo

Beberapa yang tampak antara lain Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah.

Hadir pula Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com