Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Demokrasi di Indonesia Sedang Menurun, Indikasinya Terjadi KKN

Kompas.com - 28/10/2023, 06:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan dan kesuraman.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, salah satu indikasinya adalah kembali terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Reformasi kita pilih, 25 tahun berlangsung lebih sudah, sebentar lagi 30 tahun. Artinya kita berhasil melampaui beberapa tantangan, meskipun kita waspada hari ini terjadi, demokrasi mengalami masa penurunan dan masa kesuraman," ujar Cak Imin ketika berbicara di acara acara Rakorda DPP IMM DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Cak Imin mengatakan, jika sistem sudah koruptif dan KKN merajalela maka sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara seimbang.

Baca juga: Cerita Anies Beri Makan Ulat untuk Tambahan Biaya Kuliah, Cak Imin: Pemimpin Sukses yang Pernah Menderita

Ia pun menyinggung adanya lembaga negara yang saling memakan satu sama lain. Sehingga pihak yang semestinya mengawasi dan yang diawasi tidak dapat menjalankan fungsinya.

"Yang diawasi dan mengawasi tak jadi fungsi masing-masing kalau yang diawasi dan mengawasi sama-sama saling memakan. Terakhir, ada tukang korupsi, diperiksa oleh pemeriksa korupsi, tapi pemeriksa korupsi dicurigai melakukan korupsi," kata Cak Imin

"Artinya, ini sistem mengalami tanda tanya besar. Tugas kita evaluasi total sistem ini agar bangsa ini berjalan tetap sehat dan kekayaan negara dinikmati sebesarnya kemakmuran rakyat," ujarnya lagi.

Merujuk kepada hal itu, Cak Imin pun menekankan bangsa Indonesia masih terus membutuhkan gagasan untuk perbaikan. Terlebih, menurutnya, sistem demokrasi dan reformasi saat ini sudah 25 tahun berjalan.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Ya Enggak Apa-apa

Ia lantas mengatakan, biasanya sebuah sistem pemerintahan yang dipilih harus dievaluasi total setelah memasuki 30 tahun. Seperti halnya masa Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun.

"Orde Baru hanya 32 tahun sistem otoriter, demokratis terpusat otoriter. Dengan kekuatan yang sangat lengkap, logistiknya, militeristiknya, sistem ketatanegaraannya," kata Cak Imin.

Bahkan, ia mengatakan, saat Orde Baru pelaksanaan pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya.

Meski demikian, Indonesia akhirnya memilih sistem demokrasi yang memberi ruang keterlibatan masyarakat.

"Kenapa kita pilih sistem demokrasi karena tak ada satu pun kekuatan, apalagi individu pemimpin mampu memimpin negaranya ketika semua rakyatnya tak dilibatkan," ujar Cak Imin.

Diketahui, Muhaimin Iskandar bersama Anies Baswedan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bakal calon presiden (capres) dan cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

 Baca juga: PDI-P Ungkap Wacana Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah, Cak Imin: Tanya Hasto Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com