Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Gibran Keluar dari Putusan Politik Megawati, PDI-P: Harusnya Mengundurkan Diri secara Resmi

Kompas.com - 27/10/2023, 07:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka seharusnya mengundurkan diri dari partai usai menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Sebab, langkah Gibran menerima pinangan Prabowo bertentangan dengan keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika mengambil keputusan yang keluar dari putusan partai melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati," kata Basarah di Sentosa Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Secara De Facto Gibran Tak Lagi di PDI-P, tapi Tak Ada Pemecatan

Basarah mengingatkan bahwa setiap organisasi seperti partai politik memiliki rule of game atau aturan main yang mesti ditaati oleh setiap kader.

Gibran pun diyakini memahami betul aturan main dalam berpartai, terutama berkaitan dengan etika politik.

Dalam konteks Pilpres 2024, PDI-P sendiri telah memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud.

Baca juga: Ketua DPP: Tanpa Diberhentikan, Rakyat Sudah Anggap Gibran Keluar dari PDI-P

Basarah menegaskan seluruh kader PDI-P sudah semestinya mematuhi, mengikuti, dan mendukung keputusan resmi tersebut.

Ketika Gibran mengambil pilihan lain yaitu mencalonkan diri sebagai bakal cawapres Prabowo, Basarah menambahkan, Gibran dengan sendirinya telah keluar dari aturan main PDI-P.

"Maka setelah dia mengambil sikap keluar aturan resmi partai yang tersisa dari Mas Gibran adalah etika politik," pungkas dia.

Diketahui, Gibran yang merupakan kader PDI-P menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres. Langkah Gibran berlawanan dengan keputusan Megawati yang mengusung Ganjar dan Mahfud.

Atas pilihan politik tersebut, Ketua DPP PDI-P Komarudin menyebut bahwa karier politik Gibran sudah selesai di PDI-P.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM (Koalisi Indonesia Maju). Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com