Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ungkap Pekerjaan Rumah untuk Tekan Angka Stunting

Kompas.com - 26/10/2023, 13:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara Pencanangan Inisiatif Gotong Royong Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

"Berbagai perbaikan masih harus dilakukan, seperti perluasan cakupan dan peningkatan kualitas intervensi prioritas, terutama untuk jenis intervensi yang cakupannya masih rendah," kata Ma'ruf Amin, Kamis.

Ma'ruf mencontohkan, pada intervensi spesifik, konsumsi tablet tambah darah pada remaja puteri dan ibu hamil perlu ditingkatkan.

Baca juga: Wapres Kunker ke Bali, Hadiri Pertemuan AALCO dan Cek Penanganan Stunting

Ia mengatakan, pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama kehamilan, pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif, makanan pendamping ASI dengan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap juga harus digiatkan.

"Selain itu, perlu peningkatan kapasitas kader dan petugas Puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan dan edukasi," ujarnya.

Sementara itu, pada intervensi sensitif, Ma'ruf menilai bahwa akses sanitasi, ketahanan pangan, dan perbaikan praktik pengasuhan merupakan isu-isu utama yang mesti menjadi perhatian.

"Terkait dengan pengasuhan, edukasi mesti diberikan juga kepada keluarga besar, karena dalam budaya kita, pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orangtua, tetapi juga oleh nenek dan kakek, bahkan anggota keluarga besar lainnya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Ia juga mengatakan, koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mesti diperbaiki agar program penanganan stuntihg lebih terkonvergensi.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin mengapresiasi dunia usaha yang mau ikut berperan dalam penanganan stunting.

Hanya saja, ia mengingatkan agar program yang dikerjakan oleh pengusaha harus melengkapi yang telah dijalankan pemerintah supaya tidak ada tumpang tindih.

Ia juga mengingatkan bahwa program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stuntingnya atau jumlah anak stuntingnya agar bedampak pada penurunan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran.

"Program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut," ujar Ma'ruf Amin.

Diketahui, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang dapat ditekan hingga 14 persen.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

Baca juga: Gibran Ajak Selvi Naik Panggung Saat Beberkan Program Terkait Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com