Eks Penyidik KPK Nilai Ajudan Firli Bisa Dijemput Paksa jika Kembali Mangkir

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menilai, aide de camp (adc) atau ajudan Ketua KPK Firli Bahuri bisa dijemput paksa jika kembali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya.

Berdasarkan agenda, sedianya ajudan Firli Bahuri itu diperiksa Polda Metro Jaya pada Rabu (11/10/2023), tetapi tidak hadir.

Ajudan Firli Bahuri dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan oleh KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.

“Jika masih mangkir ajudan Firli Bahuri bisa dibawa paksa,” kata Yudi Purnomo kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Besok, Ajudan Firli Bahuri Diperiksa Polda Metro Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini berharap, ajudan dan saksi-saksi lain yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya dapat hadir dan memberikan keterangan sebagaimana yang diketahui.

Yudi Purnomo juga berharap, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang tengah diusut oleh Polda Metro Jaya segera tuntas dan terang berderang.

“Yang terpenting adalah kejujuran dalam pemeriksaan oleh penyidik mengenai kronologis dan fakta dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus korupsi di Kementan,” kata Yudi Purnomo.

Setelah menaikkan status kasus dugaan pemerasan ini ke tahap penyidikan, polisi memeriksa 11 orang saksi.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum mengungkap siapa sosok pimpinan KPK yang diduga memeras Syahrul Yasin Limpo.

Namun, dalam menangani kasus pemerasan ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton yang fotonya beredar luas di internet.

Baca juga: Mencuatnya Desas-desus Penggeledahan Rumah Firli Bahuri, Buntut Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Sementara itu, Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10/2023).

Firli juga membantah tudingan-tudingan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Firli, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor.

"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back," kata Firli.