Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU-PP Muhammadiyah Kompak Desak PBB Turun Tangan Hentikan Perang Hamas-Israel

Kompas.com - 12/10/2023, 09:11 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban tewas karena perang Hamas-Israel terus bertambah. Data terkini yang dimiliki Kompas.com, jumlah korban tewas dari kedua pihak berjumlah 1.908 orang.

Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa (10/10/2023) lalu menyampaikan korban meninggal dunia di Gaza mencapai 900 orang, dan 4.500 orang terluka.

Di sisi Israel seperti disampaikan Kedutaan Besar Israel di Amerika Serikat, setidaknya ada 1.000 orang tewas akibat perang tersebut, dan korban luka mencapai 3.000 orang.

Korban jiwa akibat perang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas menarik perhatian banyak pihak, termasuk dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Baca juga: PBNU Minta Anggota Tetap DK PBB Tak Pakai Hak Veto untuk Berpihak di Konflik Palestina-Israel

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan terkait perang yang terjadi di Israel dan Palestina tersebut.

Dalam sikap resminya, PBNU menyoroti peran Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Minta Anggota DK PBB tak berpihak

Ketua Umum Pengurus Besar Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, PBB seharusnya tak bersikap pasif atas perang Hamas-Israel.

Dia juga meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk tidak berpihak pada salah satu negara saja dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Menyerukan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengunakan hak veto dalam membela satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut," ujar Gus Yahya, Senin (9/10/2023).

Di sisi lain, PBNU juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa bertindak lebih tegas terhadap upaya penyelesaian konflik di Israel dan Palestina.

Baca juga: Amerika Janjikan Dukungan dan Bantuan Pertahanan Sangat Kuat untuk Israel

Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespons situasi terkini perang Hamas-Israel di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespons situasi terkini perang Hamas-Israel di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

PBB Dinilai Impotensi

Kritik keras kepada PBB untuk penyelesaian konflik Hamas-Israel juga disuarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, sudah 78 tahun PBB berdiri dan menyelesaikan banyak konflik negara-negara yang berperang.

Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan kasus Israel-Palestina, PBB seperti tak berdaya.

"Fungsi PBB itu semacam impotensi," ujar Haedar saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Membaca Sikap Rusia Terkait Konflik Hamas-Israel

Ia juga mengkiritk negara-negara maju yang seringkali mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Tetapi, saat dihadapkan pada tragedi kemanusiaan di Israel dan Palestina, negara maju tersebut abai terhadap pelanggaran HAM yang terus berulang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com