Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Dampak Risiko Konflik Hamas-Israel ke Presiden

Kompas.com - 11/10/2023, 11:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian risiko perang antara Israel dan Hamas terhadap Indonesia.

Kajian tersebut, kata Andi, atas permintaan Presiden Joko Widodo. 

"Kami sudah menyerahkan kajian cepat kami, hari Senin (9/10/2023) siang kepada Pak Jokowi. Dan itu diminta (Presiden Jokowi) hari Minggu. Kami serahkan hari Senin siang," kata Andi ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Andi menyampaikan hal itu di sela-sela membuka acara Seminar Ketahanan Nasional bertajuk "Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan dalam Mendukung Ketahanan Nasional" di hotel itu.

Baca juga: Penduduk Gaza Merasa Tak Punya Tempat Aman di Tengah Serangan Israel

Lebih jauh, Andi menyebutkan, Lemhannas akan memperdalam kajian cepat itu pada Senin pekan depan.

Andi menjelaskan, Sejumlah hal yang bisa berdampak pada Indonesia setelah pecahnya perang Hamas dan Israel dikaji oleh tim dari Lemnahas. 

"Misalnya, satu, apa pengaruh dari eskalasi ini ke proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham accords (perjanjian Abraham) yang mestinya terjadi di tahun ini," jelas dia.


"Ada beberapa deadline (menyangkut perjanjian) yang kemudian lewat karena ada eskalasi kekerasan. Ada deadline di bulan Ramadan tahun ini lewat, karena terjadi eskalasi kekerasan antara Israel dengan Palestina secara signifikan. Ada deadline lagi di bulan November tahun ini yang akan menjadi semakin berat karena ada perang antara Israel dam Hamas," sambungnya.

Baca juga: Israel Sebut Tembakkan Artileri ke Suriah sebagai Balasan

Selain itu, Lemhannas juga akan melakukan fokus group discussion atau diskusi pada Senin pekan depan.

Lemhannas, kata Andi, juga sudah memetakan risiko politik di Indonesia atas perang Israel dan Hamas.

Semisal, Lemhannas sudah memerhatikan berbagai aksi solidaritas untuk Palestina yang kemungkinan muncul.

"Di situ tidak terlalu masalah karena sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Kita selalu memperjuangkan yang pertama adalah kemerdekaan Palestina," ujar mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi periode pertama ini.

Baca juga: Korban Jiwa Meningkat, Dubes Palestina: Israel Tak Patuh Hukum Internasional

"Lalu yang kedua kami juga melihat apakah nanti apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas ini memancing kemunculan aksi-aksi teror baru terutama untuk kepentingan-kepentingan negara-negara yang secara eksplisit dalam satu minggu ini lebih mendukung operasinya Israel daripada misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, jumlah korban tewas hingga Selasa (10/10/2023) malam mencapai 1.900 orang.

Perang antara Hamas dan militer Israel pecah sejak serangan yang dilakukan Hamas di sejumlah titik. Israel melalui Kementerian Pertahanan menyatakan perang terbuka pada Senin (9/10/2023). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com