Menag Tak Undang Bacapres Hadiri Hari Santri 22 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak mengundang bakal calon presiden (bacapres) dalam Puncak Hari Santri yang dilaksanakan di Tugu Pahlawan Surabaya 22 Oktober 2023.

"Enggak ada, kita enggak akan mengundang bakal calon presiden," kata Yaqut dalam merilis logo dan tema Hari Santri di Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Namun, dia menyampaikan, Presiden Jokowi akan hadir dalam perhelatan itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menjadi inspektur upacara dalam apel di Tugu Pahlawan Surabaya.

"Insya Allah di hari puncak Hari Santri 22 Oktober nanti akan ada apel di Tugu Pahlawan Surabaya yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan setelah itu ada beberapa rangkaian acara," tutur Yaqut.

Baca juga: Disebut Buzzer oleh Cak Imin, Menag Yaqut: Terserah Mau Menyebut Apa

Dia menuturkan, Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

Yaqut menyampaikan, Hari Santri merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan penjajah, hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

"Hari Santri vang diperingati setiap 22 Oktober itu mengacu pada Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Resolusi Jihad itu berisi seruan kepada seluruh masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajah," kata dia.

"Bahkan dikatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah kewajiban setiap individu (fardlu 'ain) bagi yang berjarak 94 km dari kedudukan musuh," ucap pria asal Rembang Jawa Tengah itu.

Baca juga: Hadiri Hari Santri 2022, Ketum Golkar Airlangga Hartarto Disebut Santri sebagai Capres Indonesia

Lebih lanjut Yaqut menyampaikan, jihad santri pada masa kini bukan dalam bentuk angkat senjata, tetapi dalam bentuk lain berupa jihad di bidang pendidikan, bidang ekonomi, hingga jihad politik.

Dalam jihad politik, para santri harus menjadi teladan dalam momentum demokrasi dan memilih pemimpin secara rasional dan terbaik.

Jangan memilih pemimpin yang ambisius dan suka menggunakan politik identitas saat kampanye.

"Dalam momentum politik tahun depan, saya minta santri harus solid dan satu barisan. Jaga kesejukan, kerukunan, dan jauhi orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan praktis," kata dia.