Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDI-P, Puan: PDI-P Punya Mekanisme

Kompas.com - 05/10/2023, 20:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme dalam menentukan ketua umum.

Puan menyampaikan ini saat menanggapi adanya usulan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P.

"Karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut," kata Puan saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini lantas menekankan bahwa dirinya taat pada aturan partai.

"Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDI-P," ujar Puan.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, Sekjen PDI-P: Semua Ada Tahapannya

Namun, saat ditanyakan soal kemungkinan dirinya menjadi calon kuat pengganti sang ibu sebagai Ketua Umum PDI-P, Puan tidak banyak berkomentar.

"Amin. Doain ya," kata Puan singkat.

Sebelumnya, usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDI-P meneruskan kepemimpinan Megawati, dicetuskan langsung oleh putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra.

Adapun usulan Guntur ini dibubuhkan dalam tulisan opininya yang dimuat Harian Kompas edisi 30 September 2023 berjudul "Indonesia, Jokowi, dan Megawati, Pasca-2024".

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," tulis Guntur dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Puan: Jangan Biarkan Mereka Memecah Belah Ketua Umum PDI-P dan Presiden Jokowi

Dalam wacananya, Guntur mengatakan, apabila usulan supaya Jokowi dapat memimpin PDI-P terwujud, nantinya Megawati dapat menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PDI-P.

Guntur juga menegaskan bahwa Jokowi pada dasarnya merupakan anak ideologis Bung Karno.

Hal ini merujuk pada karier Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo selama 10 tahun, Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun lebih, dan dua periode menjabat Kepala Negara.

Alasan krusial Guntur mendorong Jokowi menjadi ketua umum PDI-P karena sosok mantan Wali Kota Solo itu dianggap masih dibutuhkan bangsa dan negara.

Meski dorongan ini datang langsung dari trah Soekarno, wacana ini dinilai prematur.

Baca juga: Soal Usulan Jadi Ketum PDI-P, Jokowi: Saya Mau Pensiun Pulang ke Solo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com