Politikus Golkar Harap Pertemuan Jokowi dan SBY Jadi Sinyal Bergabungnya Demokrat ke Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor menjadi sinyal positif bergabungnya Demokrat ke kabinet pemerintahan saat ini.

"Bila memang benar, Alhamdulilah, bisa memperkuat pemerintahan hari ini dan kita bersama-sama menjemput kemenangan di 2024," kata Dave kepada Kompas.com, Rabu (4/10/2023).

Perlu diketahui, Partai Demokrat sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Baca juga: Sebelum Temui Jokowi di Istana Bogor, SBY Ternyata Juga Bertemu dengan JK

Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui pasti apa isi obrolan dalam pertemuan Jokowi dan SBY. Katanya, hanya elite ketua umum partai politik KIM yang mengetahui hal itu. "Oh, ya itu komunikasi antar-ketum lah," ujarnya.

Di sisi lain, Dave menilai positif bertemunya SBY yang juga Presiden keenam RI itu dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu berdampak baik bagi kemaslahatan bangsa.

Apalagi, Anggota Komisi I DPR ini menekankan pentingnya sejumlah agenda pemerintahan Jokowi yang harus tuntas dengan baik menjelang Pemilu 2024.

"Kami yakin dengan hangatnya komunikasi antar 2 tokoh ini, segala kendala akan dapat terurai," ujar Dave.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Baca juga: Tak Tahu Isi Pertemuan Jokowi-SBY, Kaesang: Sedih Aku Enggak Punya Grup Keluarga

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.