Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Yakin KPK Tahu Cara Cari Mentan Syahrul yang "Hilang Kontak"

Kompas.com - 04/10/2023, 12:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yakin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahu cara yang akan ditempuh untuk mencari keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak.

Mahfud menyatakan, pemerintah sendiri belum mengetahui di mana keberadaan Syahrul saat ini.

"Dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh, ya mudah-mudahan segera ketemu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Menghilang Usai Rumahnya Digeledah KPK

Mahfud menilai, Syahrul akan dapat segera ditemukan. Sebab, dia meyakini, seseorang sekelas menteri tidak semudah itu menghilang.

"Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia pun tidak mau berspekulasi bahwa hilangnya Syahrul ini merupakan bentuk menghindari proses hukum karena disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Sebab, sejauh ini KPK belum menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas menghilangnya Syahrul.

"Ini kan belum DPO, kita tunggu informasinya saja dulu," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kabar atau lost contact dengan Syahrul Yasin Limpo.

"Betul. Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak menteri sampai hari ini," ujar Harvick, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Geger Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang di Eropa Setelah Rumah Digeledah KPK

Politikus Partai Nasdem itu diketahui tengah melakukan kunjungan kerja ke Roma, Italia, pada pekan lalu.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, Syahrul belum termonitor masuk ke Indonesia, padahal ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (1/10/2023) lalu.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengeklaim, Syahrul belum kembali ke Indonesia karena harus berobat di luar negeri.

Adapun Syahrul menjadi sorotan karena KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya.

Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com