Soal Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, PDI-P: Enggak Apa-apa, Bangun Silaturahmi Ya Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan, partainya tidak mempersoalkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023).

PDI-P, sambungnya, justru memandang pertemuan itu bagus dan bermakna positif bagi bangsa dan negara.

"Enggak apa-apa toh. Wong ketemu saja, membangun silaturahmi ya bagus, berkomunikasi kan bagus ya. Jadi, apalagi beliau (SBY) ini kan presiden sebelumnya, bagus," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Jokowi Bertemu dengan SBY di Istana Bogor, Apa yang Dibahas?

Dia pun mengapresiasi Presiden Jokowi sebagai kader PDI-P yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

"Kami apresiasi bahwa Pak Jokowi bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, tujuannya apa? Tujuannya ya kita di tahun politik ini kita bisa membangun stabilitas politik yang bagus," tutur Djarot.

Ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan tersebut membahas perombakan kabinet atau reshuffle, Djarot tak menjawab tidak tahu.

"Waduh kalau itu saya tidak tahu ya," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Sinyal Jokowi Beri Jatah Kursi Menteri ke Demokrat Usai Bertemu SBY

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Baca juga: SBY Bertemu Jokowi di Istana Bogor

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.