Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ada miskomunikasi yang terjadi dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Miskomunikasi ini terjadi di tengah isu pengosongan wilayah sehingga bentrok antara masyarakat sekitar dan aparat keamanan tidak terelakkan.

"Temuan kita di lapangan, kami akui lah bahwa memang dalam proses komunikasi awal, terjadi miskomunikasi. Jujurlah kita, kita harus berani berjiwa besar untuk katakan bahwa itu ada kekeliruan," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).

Bahlil menyampaikan, miskomunikasi bermula ketika kementerian teknis hendak melakukan patok areal investasi di Pulau Rempang.

Baca juga: Kunjungi Warga Pulau Rempang, Menko Airlangga Beri Kepastian Pembangunan Perumahan Rakyat ke Tanjung Banon

Tim pematok lantas masuk ke wilayah tersebut untuk membuat batas-batas. Namun, informasi yang beredar di masyarakat adalah rencana relokasi warga dengan hadirnya tim dari pemerintah tersebut.

Mendengar informasi itu, warga berusaha melawan dengan memblokade jalan.

"Kemudian, saudara saya di sana tidak salah juga. Karena dengar informasi yang merisaukan, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon yang ditumbangkan," beber Bahlil.

Bahlil melanjutkan, jalan yang diblokade merupakan jalan utama tempat lalu lalang warga sekitar, bukan hanya warga Pulau Rempang.

Jalan itu, kata Bahlil, ditutup hingga beberapa hari kemudian.

Baca juga: Ombudsman Singgung Bahlil Bermain Kata Soal Pemindahan Warga

Karena tak kunjung dibuka, aparat keamanan akhirnya datang ke Pulau Rempang untuk membuka jalan kembali. Dari situ, terjadi perlawanan lagi oleh masyarakat sekitar.

"Pada saat membuka, kemudian saudara saya di sana, ya biasa aktivis kan begitu, ada sedikit gerakan untuk agar (jalan tersebut) tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya miskomunikasinya di situ, awal mulanya. Lahir lah itu gas air mata. Itulah kira-kira," jelas Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil mengakui telah mengunjungi Pulau Rempang untuk mendengar aspirasi mereka. Ia tidak memungkiri, pendapat warga Pulau Rempang perlu didengar dan dihargai.

Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.000 hektare yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha.

Baca juga: Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Aparat gabungan mencakup TNI, Polri, Satpol PP, dan Pengamanan BP Batam datang ke wilayah itu untuk memasang tata batas lahan.

Diketahui, BP Batam yang ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang sudah mendiami 16 kampung adat di Pulau Rempang itu sejak 1834.

Konflik ini lantas menjadi perhatian Komnas HAM. Lembaga itu sampai menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Komnas HAM berharap pelaksanaan PSN Rempang Eco City dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna. Dia menyebut harus ada persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.