Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Pendanaan Parpol Jadi Kunci Demokrasi yang Lebih Sehat

Kompas.com - 30/09/2023, 17:45 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pendanaan partai politik (parpol) atau political party financing menjadi salah satu kunci agar demokrasi di Indonesia lebih sehat dan tidak berbiaya mahal.

Ini juga menjadi pekerjaan rumah dalam 25 tahun reformasi, karena menurut Anies pendanaan parpol menjadi salah satu agenda reformasi yang ditinggalkan.

"Salah satu yang mising adalah political party financing, karena kita tidak mereformasi itu," kata Anies dalam Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Anies menjelaskan, partai politik harus mengeluarkan sejumlah uang setiap kali menggelar acara, termasuk mengoperasikan kantor organisasi parpol.

Baca juga: Singgung Mahalnya Ongkos Politik, Anies Ungkit Lagi soal Utang ke Sandiaga

Saat ini belum ada aturan yang jelas terkait pendanaan partai politik, sehingga mengoperasikan sebuah partai politik dicari secara swadaya oleh para anggota.

"Apa yang terjadi? orang-orang yang ada di parpol harus mencari sendiri untuk mebiayai itu, semua harus mencari sendiri," katanya.

"Dan apa yang terjadi? APBD, APBN di mana-mana kemudian kita lihat di DPRD DPR, harus mencari aktivitas-aktivitas yang memberikan return, bukan kemudian mengambil kasar, tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka," ucap Anies.

Reformasi pendanaan partai politik, menurut Anies, harus segera dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Janji Sejahterakan Guru, Anies: 78 Tahun Merdeka Kesejahteraan Belum Merata

Ada banyak negara yang sudah mengatur terkait pendanaan partai politik, Indonesia bisa mengambil contoh yang sudah dipraktikan oleh sebagian negara.

"Tinggal Indonesia mau melakukan atau tidak," ucap dia.

"Menurut saya, aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan maka insyaAllah proses politik kita akan lebih sehat ke depan," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com