Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Mahalnya Ongkos Politik, Anies Ungkit Lagi soal Utang ke Sandiaga

Kompas.com - 30/09/2023, 15:24 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menceritakan dirinya pernah berutang untuk membiayai pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Awalnya, panelis menanyakan bagaimana pandangan Anies soal politik balik modal yang kini sering terjadi akibat pembiayaan pemilihan umum yang cukup mahal.

"Tidak setuju dengan pandangan balik modal, bahwa itu harus dibiayai iya, dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya untuk apa, untuk kabupaten ini menjadi lebih baik, kota ini menjadi baik, bukan sebagai utang," kata Anies.

Baca juga: Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Ia kemudian menjelaskan pada saat Pilkada DKI Jakarta, ia meminta berutang untuk pembiayaan politik dengan syarat.

Syaratnya, jika kalah dalam Pilkada DKI, Anies akan membayar utang secara penuh. Namun jika menang, utang pembiayaan kampanye itu dianggap lunas.

"Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan, kalau di luar pemerintahan saya boleh cari uang untuk menutup utang saya," kata Anies.

"Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan untuk membayar biaya politik itu, oke, clear di situ," imbuh dia.

Baca juga: Gerindra: Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Anies-Sandi Bukan Konsumsi Publik

Anies mengatakan, dia sebenarnya tak ingin mengungkit soal utang tersebut. Namun ia terpaksa harus menjelaskan karena ada dokumen piutang yang sempat dibocorkan di sosial media.

Selain itu, dia menjelaskan utang tersebut untuk menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia saat ini cukup mahal dan harus diatur ulang.

"Tapi saya tunjukan bahwa iya biayanya mahal, tapi kalau itu tidak diatur, diatur apa? Diatur batasannya, sealingnya itu harus ada, kenapa? Kalau tidak ada sealing itu infinit, tidak ada batas itu," pungkas dia.

Isu soal utang Anies pada Pilkada DKI 2017 ini mencuat pada Februari 2023. Ketika itu, beredar dokumen perjanjian soal pembiayaan kampanye pasangan Anies-Sandiaga. Sandiaga disebut menggelontorkan dana Rp 50 miliar untuk kampanye pasangan ini.

Sandiaga membenarkan adanya perjanjian itu. Namun, Sandi memutuskan tak lagi mengungkit masalah utang piutang itu.

Sementara kubu Anies juga menyatakan utang itu dianggap lunas karena Anies-Sandi akhirnay keluar sebagai pemenang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com