Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2023, 15:24 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menceritakan dirinya pernah berutang untuk membiayai pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Awalnya, panelis menanyakan bagaimana pandangan Anies soal politik balik modal yang kini sering terjadi akibat pembiayaan pemilihan umum yang cukup mahal.

"Tidak setuju dengan pandangan balik modal, bahwa itu harus dibiayai iya, dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya untuk apa, untuk kabupaten ini menjadi lebih baik, kota ini menjadi baik, bukan sebagai utang," kata Anies.

Baca juga: Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Ia kemudian menjelaskan pada saat Pilkada DKI Jakarta, ia meminta berutang untuk pembiayaan politik dengan syarat.

Syaratnya, jika kalah dalam Pilkada DKI, Anies akan membayar utang secara penuh. Namun jika menang, utang pembiayaan kampanye itu dianggap lunas.

"Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan, kalau di luar pemerintahan saya boleh cari uang untuk menutup utang saya," kata Anies.

"Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan untuk membayar biaya politik itu, oke, clear di situ," imbuh dia.

Baca juga: Gerindra: Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Anies-Sandi Bukan Konsumsi Publik

Anies mengatakan, dia sebenarnya tak ingin mengungkit soal utang tersebut. Namun ia terpaksa harus menjelaskan karena ada dokumen piutang yang sempat dibocorkan di sosial media.

Selain itu, dia menjelaskan utang tersebut untuk menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia saat ini cukup mahal dan harus diatur ulang.

"Tapi saya tunjukan bahwa iya biayanya mahal, tapi kalau itu tidak diatur, diatur apa? Diatur batasannya, sealingnya itu harus ada, kenapa? Kalau tidak ada sealing itu infinit, tidak ada batas itu," pungkas dia.

Isu soal utang Anies pada Pilkada DKI 2017 ini mencuat pada Februari 2023. Ketika itu, beredar dokumen perjanjian soal pembiayaan kampanye pasangan Anies-Sandiaga. Sandiaga disebut menggelontorkan dana Rp 50 miliar untuk kampanye pasangan ini.

Sandiaga membenarkan adanya perjanjian itu. Namun, Sandi memutuskan tak lagi mengungkit masalah utang piutang itu.

Sementara kubu Anies juga menyatakan utang itu dianggap lunas karena Anies-Sandi akhirnay keluar sebagai pemenang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Nasional
Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Nasional
Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak 'Creative Hub' untuk Mudahkan Cari Kerja

Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak "Creative Hub" untuk Mudahkan Cari Kerja

Nasional
KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

Nasional
Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Nasional
Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Nasional
Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

Nasional
Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya 'Lip Service'

TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya "Lip Service"

Nasional
Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Nasional
Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Nasional
Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara 'Calling Visa', Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara "Calling Visa", Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com