DPD RI Ajak Muhammadiyah Bangun Kesadaran Kolektif untuk Wujudkan Azas dan Sistem Pancasila

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti bersama jajaran mengunjungi Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dalam silaturahmi tersebut, ia mengajak Muhammadiyah sebagai bagian dari komponen bangsa untuk membangun kesadaran kolektif bersama dalam mendorong terwujudnya konsensus nasional agar bangsa dan negara Indonesia kembali kepada sistem bernegara dengan azas dan sistem Pancasila.

"Maksud utama dari kedatangan kami hari ini, Selasa (26/9/2023), adalah untuk menyerahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa," kata Lanyalla dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (27/9/2023).

Ia berharap, pihaknya mendapat masukan dan dukungan dari Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat yang telah terbukti memberikan sumbangsih cukup besar bagi lahirnya Indonesia dan pembangunan negara ini.

Baca juga: Jokowi Ancam Ciduk Kepala Desa jika Tak Ada Pembangunan di Desa

Menanggapi tujuan tersebut, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung Lanyalla dalam meneruskan gagasan agar bangsa dan negara Indonesia kembali kepada sistem bernegara dengan azas dan sistem Pancasila yang selama ini telah diinisiasi oleh DPD RI.

"Teruskan dan lanjutkan saja gagasan yang baik ini. Pakai saja saluran-saluran resmi untuk menyuarakannya," katanya.

Menurut Haedar, ada titik temu antara gagasan yang berbentuk proposal kenegaraan perbaikan sistem bernegara hasil telaah DPD RI dengan kajian-kajian yang dilakukan Muhammadiyah.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah mengkaji cukup lama soal bangsa Indonesia.

"Kami juga sudah mengkaji cukup lama soal bangsa ini, dan banyak titik temu yang mendasar antara kajian kami dan tinjauan dihasilkan DPD RI," ujar Haedar.

Baca juga: Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Pada 2007, lanjut dia, Muhammadiyah melakukan kajian yang dihimpun dalam buku "Revitalisasi dan Karakter Bangsa".

Kemudian pada 2014, kajian selanjutnya dituangkan dalam buku "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan. Kebangsaan yang Bermakna".

"Terakhir kajian kami pada 2015, Muhammadiyah menghasilkan dokumen resmi negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah. Ijtihad kontemporer Muhammadiyah itu berangkat dari situasi terkini di tubuh bangsa Indonesia, sekaligus penegas identitas keislaman dan keindonesiaan," kata Haedar.

Bahkan ketika pihak lain menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lanjut dia, mungkin hanya Muhammadiyah sebagai satu-satunya organisasi masyarakat (ormas) yang menyebut Indonesia negara Pancasila.

Baca juga: Guru Besar UI: Gen Z Tak Akan Lupa Nilai Pancasila lewat Perilakunya

Pancasila sebagai Darul Ahdi

Pada kesempatan tersebut, Haedar menjelaskan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi atau berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan.

Selain itu, kata dia, Pancasila juga sebagai Wa Syahadah yang berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan implementasi sehari-hari.