Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Kompas.com - 22/09/2023, 11:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013 Laksdya (Purn) Soleman B Ponto mengaku heran kenapa publik mempersoalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memegang data intelijen mengenai arah partai politik (parpol).

Ponto mengatakan, hal sesimpel data mengenai cabai keriting di pasar pun dilaporkan oleh BAIS TNI.

Hal tersebut Ponto sampaikan dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).

"Ya enggak tahu kenapa itu kok itu diributkan. Itu kan sudah dari dulu seperti itu. Sekarang coba, cabai keriting di seluruh pasar induk itu kita laporkan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kan orang enggak tahu coba. Itu saja kita laporkan. Apalagi yang lain-lain," ujar Ponto.

Baca juga: Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Ponto menjelaskan, BAIS sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang intelijen pasti melaporkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia.

Dia menekankan tidak ada satupun kejadian di Indonesia yang luput dari intelijen. Ponto menegaskan arah parpol juga tercatat dalam laporan intelijen BAIS.

"Tidak ada satupun kejadian di negeri ini yang tidak dilihat, yang tidak dilaporkan, dan tidak ditulis. Semua tertulis. Tidak ada satupun," tuturnya.

Bahkan, Ponto yang menjabat sebagai Kepala BAIS sampai 2013 pun mengakui bahwa lembaga yang dia pimpin itu meneliti arah parpol menjelang Pemilu 2014.

Namun demikian, Ponto mengingatkan, tidak semua data intelijen dibutuhkan oleh pemimpin, dalam hal ini presiden.

Baca juga: BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

"Intelijen itu bagi seorang pemimpin, misalnya saya komandan, saya sudah punya namanya intelijen dasar itu 60 persen dari situasi yang akan dilihat. Sehingga saya akan cari hanya 40 persen dari intelijen itu. Saya akan keluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan, yang untuk mendapatkan 40 persen itu," jelas Ponto.

"Jadi, kalaupun presiden mau ngomong itu, jangan salahkan itu data dari intelijen, enggak. 60 persen sudah ada di otak beliau. Sehingga hanya 40 persen yang masuk dari intelijen. Jadi, kalaupun kita kasih (data) yang banyak, tapi kalau itu tidak menarik perhatian beliau, tidak ada intelijen dasar di kepala beliau, itu enggak akan ada manfaat," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: BRIN Sebut Relasi Presiden-Intelijen Masih Penuh Problematika

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com