Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi untuk 2024: Masyarakat Tak Boleh Terbelah karena Pemilu

Kompas.com - 20/09/2023, 18:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jokowi berpesan agar masyarakat tidak boleh terbelah karena berbeda pilihan.

"Bapak, Ibu sekalian, masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Solo, Jawa Tengah, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/9/2023).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam demokrasi saling berbeda pilihan itu wajar. Kemudian, menang dan kalah dalam kompetisi pemilu juga hal yang wajar.

Baca juga: Jokowi: Bangsa Ini Butuh Pemimpin yang Konsisten dan Berani Berhadapan dengan Negara Mana Pun

"Adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan soal tantangan Indonesia ke depan yang juga harus dipahami oleh pemimpin di masa mendatang.

Jokowi menekankan bahwa tantangan bisa dihadapi jika Indonesia konsisten dan memiliki semangat keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan.

"Jangan sampai saat ganti pemimpin ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin ganti visi lagi," ujar Jokowi.

"Sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Sebut Bangsa Indonesia Sudah Dewasa Hadapi Pemilu 2024

Mantan Gubernur DKI itu lantas menjelaskan sejumlah kriteria pemimpin ideal untuk Indonesia di masa depan.

Di antaranya konsisten, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara manapun untuk kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, menurutnya, bangsa Indonesia juga membutuhkan pemimpin yang mempersatukan, melayani rakyat, serta bisa bekerja secara mikro maupun makro.

"Oleh sebab itu, saya mengharapkan dukungan besar keluarga Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pemprov DKI Renovasi JIS, 3 Stadion Lain oleh Kementerian PUPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com