Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digoda PKS Balik ke Koalisi Perubahan, Demokrat: Mari Berjuang Masing-masing

Kompas.com - 16/09/2023, 11:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menanggapi godaan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk kembali ke Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya mengajak PKS untuk berjuang seusai dengan pilihan partai politik masing-masing.

"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman PKS atas pilihannya, mari kita berjuang masing-masing sesuai dengan pilihan kita," kata Herzaky kepada Kompas.com, Sabtu (16/9/2023).

Herzaky mengeklaim, Demokrat akan tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan meski kini tak termasuk dalam barisan koalisi pendukung Anies.

"Kami akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh rakyat yang selama ini kami temui di berbagai pelosok Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Ketika PKS Goda Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan...

Lebih lanjut, Herzaky menyebutkan bahwa arah koalisi Demokrat kemungkinan baru akan dibuka pada pekan depan.

Menurut dia, saat ini pengurus Demokrat masih menyusun rekomendasi terkait arah koalisi untuk diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Mohon kita berikan dukungan dan waktu kepada Mas AHY, ketum kami, dan jajaran pengurus DPP dalam menyusun rekomendasi untuk disampaikan dan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai ke mana arah koalisi atau kerja sama Partai Demokrat ke depannya," kata Herzaky.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menggoda Partai Demokrat untuk kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal itu disampaikan setelah Majelis Syura PKS memutuskan memberikan dukungan pada pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Saya tidak mau berbicara banyak soal Demokrat, tetapi kalau Allah temukan nanti, siapa yang bisa menyatukan kecuali Allah?” ujar Aboe di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Pekan Depan, Majelis Tinggi Demokrat Gelar Rapat Tentukan Arah Koalisi

“Percaya omongan saya, hatinya masih baik dan soleh orang-orang di Demokrat,” sambung dia. Ia pun tak ingin hubungan Demokrat dengan KPP memburuk.

Baginya, situasi yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyebabkan hengkangnya Demokrat dari KPP adalah hal yang biasa di dunia politik.

Akan tetapi, Aboe mengaku menghormati keputusan Demokrat jika tetap enggan kembali ke KPP.

“Masa sih mau marah-marahan terus, janganlah emosi itu berkepanjangan. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Kalau sudah putus, apa boleh buat,” tutur dia

Untuk diketahui, Demokrat pernah bergabung dalam KPP bersama PKS dan Partai Nasdem, tetapi belakangan memilih hengkang setelah Anies diputuskan berduet dengan Muhaimin Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com