Ketika PKS "Goda" Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menggoda Partai Demokrat untuk kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu disampaikan setelah Majelis Syura PKS memutuskan memberikan dukungan pada bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Saya tidak mau berbicara banyak soal Demokrat, tetapi kalau Allah temukan nanti, siapa yang bisa menyatukan kecuali Allah?” ujar Aboe di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: PKS Yakin Tak Ada Persoalan di Akar Rumput Setelah Terima Cak Imin Jadi Cawapres Anies

“Percaya omongan saya, hatinya masih baik dan soleh orang-orang di Demokrat,” sambung dia.

Ia pun tak ingin hubungan Demokrat dengan KPP memburuk.

Baginya, situasi yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyebabkan hengkangnya Demokrat dari KPP adalah hal yang biasa di dunia politik.

Akan tetapi, Aboe mengaku menghormati keputusan Demokrat jika tetap enggan kembali ke KPP.

“Masa sih mau marah-marahan terus, janganlah emosi itu berkepanjangan. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Kalau sudah putus, apa boleh buat,” tutur dia.

Terakhir, Aboe memastikan KPP terbuka pada partai politik (parpol) lain yang ingin bergabung.

Namun demikian, parpol tersebut harus sepakat untuk mengusung Anies-Cak Imin untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Siapa pun yang mau masuk, silahkan. Tapi enggak mengganggu keputusan Anies dan Cak Imin,” imbuh dia.

Baca juga: PKS Sepakat Usung Anies-Cak Imin untuk Pilpres 2024

Diketahui, Demokrat baru akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai pada pekan depan untuk menentukan sikap untuk merapat pada koalisi parpol tertentu.

Sejauh ini, koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Prabowo Subianto juga memberikan godaan untuk Demokrat.

Terbaru, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku enggan bergabung dengan koalisi yang menentukan banyak syarat.

Ia menyinggung pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menuturkan pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bisa terlaksana setelah Demokrat memutuskan mendukung Ganjar sebagai bacapres.

“Iya pimpinan partai kalau menentukan kebijakan ke depan di Partai Demokrat kan majelis tinggi partai. Sementara, di kubu PDI-P kan Ibu Megawati. Jadi harus ada komunikasi dulu,” ucap Syarief.