Soal Dukungan Politik, PBNU: Kalau Kami Lakukan Berarti Mengkhianati Amanat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali mengatakan, PBNU tak akan menyatakan sikap dukungan terhadap kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia mengatakan, jika PBNU memutuskan memberikan dukungan pada calon tertentu, maka artinya sama saja seperti mengkhianati amanat yang ada di PBNU.

"Karena tidak boleh secara norma AD/ART dan lain-lain, tidak boleh. Kalau kami lakukan (dukungan politik) apa namanya (sama saja seperti) mengkhianati amanat," ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumt (15/9/2023).

Baca juga: Ketum PBNU: Saya Tak Pernah Keluar dari PKB sampai Hari Ini, tapi Saya Tak Boleh Menyeret NU

Gus Yahya mengatakan, sikap PBNU ini bukan berarti para pengurus tidak mempunyai hak politik. Dia menambahlkan, setiap individu berhak memiliki pandangan politik, tapi tidak untuk mewakili entitas PBNU.

"Personel pengurus membuat pernyataan tapi tidak boleh mengatasnamakan lembaga, kecuali untuk hal-hal yang menjadi keputusan permusyawaratan," imbuh dia.

Akan tetapi, jika di luar hasil rapat, maka para pengurus dibebaskan berbicara atas nama pribadi. Sama seperti hak-hak politik para pengurus selain yang terpilih secara mandatori, di antaranya ketua umum dan wakil ketua umum diperbolehkan ikut menjadi anggota partai politik.

Baca juga: Anies-Cak Imin Juga Berziarah ke Makam Ketua PBNU Pertama

Bahkan, Gus Yahya menambahkan, pengurus PBNU pun  dibolehkan ikut dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif (caleg).

"Pokoknya (pengurus) mandatoris enggak boleh nyaleg, kalau bukan mandatoris, pengurus yang lain boleh, silakan," imbuh dia.

Namun demikian, ia kembali menegaskan, bukan berarti PBNU mencalonkan atau mendukung pengurusnya maju dalam kontestasi politik.

Dia pun berharap  masyarakat memilih jagoannya berdasarkan ukuran rasional dengan cara melihat rekam jejak para kontestan.