Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Muhammad Prasetyo, Eks Jaksa Agung yang Jadi Dewan Pengarah Tim Hukum Anies-Cak Imin

Kompas.com - 14/09/2023, 12:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan pengusung bakal calon pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menunjuk mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjadi Dewan Pengarah Tim Hukum di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penunjukkan Prasetyo berdasarkan kesepakatan antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika kedua elite partai politik itu di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (13/9/2023) malam.

Selain Prasetyo, Koalisi Perubahan juga menggaet mantan Jaksa Agung Muda Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Edwin Pamimpin Situmorang.

Baca juga: Nasdem Sebut Eks Jaksa Agung M Prasetyo Jadi Pengarah Tim Hukum Anies-Cak Imin

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Prasetyo dan Edwin telah mengonfirmasi kesediannya untuk ambil bagian tim ini.

"Mau kampanye hitam, mau kriminalisasi, mau kampanye putih, pokoknya tim hukum ini yang akan mendampingi paslon ini," kata Hermawi.

Berikut sosok dan rekam jejak Prasetyo:

Perjalanan karier

Prasetyo lahir di Tuban, Jawa Timur, 9 Mei 1947. Ia memulai karier di lembaga dengan slogan "Satya Adhi Wicaksana" dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung (1973-1973) dan Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung (1973-1973).

Selanjutnya, Prasetyo dipercaya menjadi Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1975-1976), Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1976-1978), dan Kepala Seksi Penuntutan Irian Jaya Kejaksaan Agung (1978-1979).

Baca juga: PKB-Nasdem Siapkan Tim Hukum Anies-Cak Imin untuk Hadapi Kriminalisasi dan Black Campaign

Berikutnya, Pjs Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung (1978-1978), Pjs Kajari Wamena Kejaksaan Agung (1979-1980), Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung (1980), Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung (1981-1984), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung (1984-1987), dan Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung (1987-1988).

Setelah itu, Prasetyo dipercaya menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung (1988-1990), Asisten Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung (1990 - 1994), Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung (1990-1992), dan Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung (1994-1995).

Lalu, Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung (1995-1998), Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung (1998-1999), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung (1998-1998), Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung(1998-1998), dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung (1999-2000).

Baca juga: Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin Dibentuk, Sosok Kapten yang Masih Misteri, dan Libatkan Eks Jaksa Agung

Kemudian, Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung (2000-2003), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung (2003- 2005), dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (2005-2006).

Prasetyo mengakhiri perjalanan karier di Kejaksaan Agung dengan menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung pada 2006.

Setelah pensiun, Prasetyo memilih berkecimpung dalam dunia politik dan bergabung dengan Partai Nasdem. Ia kemudian berhasil menembus ke "Senayan" pada periode 2014-2019 dan duduk di Komisi III Fraksi Nasdem.

Kontroversi

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).
Sosok Prasetyo juga tak lepas dari kontroversi. Ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Jaksa Agung ketika ia berstatus sebagai anggota DPR RI pada 2014.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com