Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Indonesia Perlu Kekuatan TNI AL Modern, dengan Daya Pukul Kuat

Kompas.com - 11/09/2023, 23:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebutkan, Indonesia perlu kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) yang modern.

Hal itu disampaikan Yudo saat memberikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 TNI AL di Markas Komando Armada (Koarmada) II, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/9/2023).

Yudo menyebutkan, TNI AL berkomitmen meningkatkan kemampuan guna menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks, dalam rangka turut serta mewujudkan visi Indonesia Emas.

“Komitmen tersebut tentunya perlu didukung kekuatan TNI AL yang modern, dengan daya pukul yang kuat, daya manuver yang andal, dan daya gentar yang tinggi,” kata Yudo, dikutip dari Youtube TNI AL, Senin petang.

Baca juga: HUT ke-78 TNI AL, KSAL Ingin Kemampuan Prajurit dan Alutsista Meningkat

Yudo juga mengungkapkan, TNI AL harus memiliki jangkauan operasional dan kemampuan proyeksi kekuatan di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

“TNI AL harus selalu siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi beragam krisis yang mengancam kepentingan dan keselamatan bangsa,” tutur Panglima TNI.

Dalam sambutannya itu, Yudo menyebut munculnya aliansi militer baru hingga dampak perang Rusia dengan Ukraina semakin mengkhawatirkan.

Awalnya, Yudo menyinggung bahwa Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional.

Baca juga: Oknum TNI Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ Belum Jadi Tersangka

Situasi tersebut kian dinamis dengan fenomena kemunculan aliansi militer baru yang dibarengi dengan perlombaan teknologi persenjataan.

"Di sisi lain kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional," kata Yudo.

"Fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perlombaan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina yang semakin mengkhawatirkan," ucap mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL) itu.

Yudo menilai, perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan global. Namun, turut memengaruhi stabilitas perekonomian dunia saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com