Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lagi Paksakan AHY jadi Cawapres, Demokrat Kini Berpikir Rasional

Kompas.com - 09/09/2023, 21:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya saat ini bersikap rasional dalam menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pemilu 2024.

Menurutnya Partai Demokrat tidak lagi mengharuskan agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) sebagai syarat untuk menjalin koalisi tersebut.

"Rasional. Rasional. Ya kalau diajak jadi cawapres siap, tapi kalau tidak, kami lebih rasional untuk bisa bergabung dengan koalisi. Ya mengikuti apa yang memang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi tersebut," ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat pada Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Masih Berharap Partai Demokrat Kembali ke Koalisi

Sikap ini berbeda ketika Demokrat masih menjalin hubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sebagai salah satu partai yang merintis sejak awal koalisi tersebut, Demokrat mengaku punya daya tawar yang baik terhadap parpol lain. Sehingga, nama AHY pun diajukan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan saat ini.

Namun, ketika Demokrat hengkang dari koalisi setelah Anies lebih memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Demokrat kini lebih memilih untuk bersikap rasional.

"Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang (sudah) terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan, apa yang secara rasional untuk itu jadi," tutur Herman.

Baca juga: Demokrat Akui Sandiaga Uno Pernah Ajak Bentuk Koalisi Bersama

Diketahui, sebelumnya Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya, AHY mengaku sudah move on dan siap bergabung dengan koalisi lain. Tercatat, ada dua koalisi yang saat ini sudah terbentuk, yaitu koalisi pengusung Prabowo Subianto yang dipimpin Gerindra dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dipimpin PDI-P.

"Hari ini, kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," kata AHY pada konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com