KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kemenaker Tak Ada Kaitannya dengan Deklarasi Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker), tak terkait deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapres Anies Baswedan.

Adapun kasus yang diusut KPK diduga terjadi pada 2012 saat kementerian itu masih dipimpin Cak Imin.

"Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2023).

Baca juga: Pidato Lengkap AHY soal Move On dari Anies-Cak Imin dan Siap Merapat ke Koalisi Lain

Ia mengklaim bahwa pengusutan perkara ini sudah berlangsung cukup lama. Pengusutan kasus ini bahkan naik ke tahap penyidikan pada pekan kedua Agustus 2023, atau sebelum deklarasi Anies-Cak Imin sebagai bacapres-bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan. Yang itu dilakukan jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik," katanya.

"Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," imbuh Ali.

Baca juga: Nasdem Bongkar Kenapa Bisa Cak Imin Tiba-tiba Muncul Jadi Cawapres Anies

Sebab itu, Ali berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan tidak membangun opini dan narasi seolah kerja-kerja KPK disangkut pautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung.

"Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung," pungkas dia.

Sebelumnya, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemenaker di era kepemimpinan Cak Imin terungkap ketika tim penyidik KPK menggeledah kantor Kemenaker dan sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023.

Salah satu ruangan yang digeledah adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan perkara baru yang sedang diusut KPK di Kemenaker.

Alex juga tidak menampik pihaknya menggeledah dua lokasi tersebut. Namun demikian, ia tidak mengetahui barang bukti apa yang telah disita.

“Bisa ditanyakan ke penyidiknya,” kata Alex pada 19 Agustus 2023.

Meski telah menetapkan tersangka, KPK belum mengungkap identitas mereka. Lembaga antirasuah hanya menyebut dugaan korupsi itu menyangkut kerugian negara dari nilai kontrak proyek lebih dari Rp 20 miliar.