Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Kami Sangat Menghargai PKB Seandainya Keluar dari Koalisi Prabowo

Kompas.com - 31/08/2023, 22:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya menghormati sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika memang ingin keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto yang bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal ini disampaikan menanggapi wacana duet bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024 yang mencuat baru-baru saja.

"Kami sangat menghargai terhadap sikap PKB seandainya keluar dari koalisi pendukung Pak Prabowo," kata Viva ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Kamis (31/8/2023) malam.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Anies Ajukan Nama AHY ke Koalisi, Ditolak Nasdem

Kendati demikian, Viva menegaskan sikap KIM itu tidak akan tiba-tiba saja diputuskan.

Menurut dia, KIM atau koalisi pendukung Prabowo ini tetap akan berbicara dan duduk bersama untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti akan kita bicarakan secara kekeluargaan dengan baik-baik," lanjut dia.

Viva melanjutkan, PAN mengaku sudah tahu sejak awal manuver PKB mendekati Anies untuk mengajak berduet pada Pilpres 2024.

Namun, menurutnya, PAN maupun partai politik KIM lainnya tidak memiliki wewenang untuk ikut campur urusan rumah tangga partai politik lain.

Baca juga: Demokrat Tuduh Surya Paloh Biang Keladi Deklarasi Bacawapres Anies Selalu Tertunda

"Karena masing-masing (parpol) mempunyai kebijakan mekanisme pengambilan keputusan," tambah Viva.

Diberitakan sebelumnya, mencuat kabar Anies Baswedan-Cak Imin bakal berduet untuk Pilpres 2024.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Kata Riefky, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis.

Selain itu, Riefky juga menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik atas hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com