Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rudi Hartono
Penulis Lepas dan Peneliti

Penulis lepas dan pendiri Paramitha Institute

Koalisi Gemuk Bukan Kunci Kemenangan di Pilpres

Kompas.com - 30/08/2023, 11:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

LAPANGAN politik menuju Pemilu 2024 masih sangat cair. Meski koalisi partai politik pendukung capres mulai mengerucut pada tiga kubu, interaksi antarpartai dan manuver elite-elitenya masih berpotensi menghadirkan kejutan politik.

Ketika koalisi politik tidak berpijak di atas ideologi atau program politik, maka membaca manuver elite parpol tak ubahnya membaca arah jalan sopir bajaj; sulit ditebak.

Namun, ada yang menarik dalam dua minggu terakhir. Koalisi Indonesia Bersatu, yang dibangun oleh PPP, Golkar, dan PAN pada pertengahan Mei lalu, ternyata hanya seumur jagung.

PPP berpindah ke kubu Ganjar Pranowo, sedangkan Golkar dan PAN menyeberang ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). KIB runtuh sebelum bertanding.

Dinamika itu mengubah peta koalisi. KKIR, yang mengusung Prabowo Subianto, menjelma sebagai koalisi besar dengan dukungan Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.

Gabungan kursi parlemen keempat parpol itu mencapai 265 kursi atau 46 persen. Selain itu, KKIR juga disokong tiga parpol non-parlemen: PBB, Gelora, dan PSI.

Ada yang membaca peta koalisi itu dengan hitungan matematika sederhana: menambahkan perolehan suara atau kursi semua partai dalam koalisi. Hasilnya gampang ditebak: koalisi jumbo paling berpeluang memenangkan Pilpres.

Namun, hitungan di atas kertas semacam itu seringkali memunggungi real-politik. Ada banyak preseden politik yang memperlihatkan bahwa David bisa mengalahkan Goliath dalam pertarungan elektoral.

Tidak usah jauh-jauh, pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi-Ahok yang diusung hanya oleh dua parpol bisa mengalahkan kandidat yang diusung oleh lusinan partai.

Menurut saya, dalam konteks Indonesia, ada beberapa alasan mengapa koalisi besar tidak selalu identik dengan potensi dukungan elektoral yang besar.

Pertama, basis dukungan parpol di Indonesia sebetulnya sangat tipis dan rapuh. Kesimpulan ini merujuk pada party-ID yang rendah.

Party-ID adalah tingkat kedekatan, baik emosional dan psikologis, dari pemilih terhadap partai tertentu.

Hasil survei SMRC pada 2017 menunjukkan, skor party-ID Indonesia hanya 11,7 persen. Artinya, hanya 11,7 persen orang di Indonesia merasa punya ikatan psikologis dengan parpol tertentu dan akan memilih parpol itu kapan pun pemilu digelar.

Sebaliknya, hampir 90 persen pemilih Indonesia tidak punya ikatan emosional dan psikologis dengan parpol tertentu. Mereka gampang berpindah haluan dan pilihan politik.

Dengan party-ID yang rendah, agak serampangan menjadikan perolehan suara atau kursi pada pemilu sebelumnya sebagai basis kalkulasi elektoral. Sebab, basis suara itu ibarat gelembung sabun yang gampang pecah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com