Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut "Konoha" dan "Wakanda" di Medsos Jadi Tanda Demokrasi yang Ada Tidak Sehat

Kompas.com - 29/08/2023, 13:22 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan, menyinggung frasa "Negeri Konoha" dan "Negeri Wakanda" yang kerap muncul di media sosial.

Kata ganti tersebut umumnya muncul ketika masyarakat hendak menyampaikan kritik kepada pemerintah atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diambil, namun justru melakukan "self censorship".

Padahal, masyarakat hidup di era demokrasi yang semestinya kebebasan berpendapat dihargai. Penggunaan frasa itu, menurut Anies, justru menjadi tanda ketakutan publik saat memberikan kritik.

Baca juga: Anies Ingin Miskinkan Koruptor untuk Beri Efek Jera

"Ini sekarang yang jadi masalah, karena kita saksikan di sosial media banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya?" kata Anies saat Kuliah Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).

"Ini menunjukan ada self censorship (memberikan sensor terhadap diri sendiri)," sambung dia.

Untuk diketahui, Konoha adalah sebutan untuk salah satu desa ninja pada serial komik Naruto. Sementara Wakanda merupakan sebutan wilayah atau negara di dalam serial film Avengers.

Ia pun mencontohkan ketika warganet hendak mengkritik soal polusi udara yang tinggi di Jakarta. Warganet justru menyalahkan pemerintah Kota Lahore di Pakistan, atas polusi yang terjadi, alih-alih mengkritik pemerintah sendiri.

Baca juga: Hari Ini, Anies Akan Jadi Narasumber Kuliah Kebangsaan di UI

"Ini tanda-tanda (Demokrasi) yang tidak sehat, kenapa saya katakan begitu. Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non demokratik. Non demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut, yang demokratik pilarnya adalah trust (rasa percaya)," ucap Anies.

Sebuah negara yang demokratis, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengandalkan kebebasan dan keterbukaan, serta memiliki pilar yang bernama kepercayaan.

Sedangkan non-demokrasi mengandalkan rasa takut. Ia pun mencotohkan rezim pemerintahan otoriter yang mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kebijakannya.

Baca juga: Sejumlah Purnawirawan TNI-Polri Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres

"Karena itu perhatikan rezim-rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya, begitu rasa takut itu hilang rezimnya tumbang," ucap Anies.

Ia menambahkan, di era demokratis seperti pada saat ini, terasa aneh jika frasa "Konoha" dan "Wakanda" justru digunakan warganet untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

"Ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat, karena itu harus dikembalikan," ucapnya yang disambut tepuk tangan para hadirin yang mayoritas merupakan mahasiswa FISIP UI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com