Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal 2024, Jokowi: Atraksinya Belum Selesai, Partai Masih "Ngalor-ngidul"

Kompas.com - 29/08/2023, 12:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal tensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menurutnya ramai dengan atraksi politik dari partai politik (parpol).

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Kongres Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) 2023 yang digelar di Jawa Barat pada Selasa (29/8/2023).

Mula-mula, Presiden mengingatkan bahwa untuk urusan 2024 semua pihak tidak perlu terburu-buru. Menurut Presiden, sebaiknya saat ini semua fokus bekerja untuk kondisi ekonomi negara yang lebih baik.

"Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana-sini, saya melihat masih, saya engga tahu, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini. Ini masih, masih ngalor-ngidul," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube akun Podcast JAMAN, pada Selasa.

Baca juga: Sebut Koalisinya Adalah Tim Jokowi, Prabowo: Kita Tidak Malu-malu

"Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju endak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas. Ada endak? Belum jelas, kok malah dijawab," tegas Jokowi.

Kepala Negara kembali menekankan bahwa masyarakat maupun pemerintah harus tetap giat bekerja.

Dengan begitu, perekonomian menjadi lebih produktif.

"Sudah. Ke situ aja sudah. Setuju endak?" tanya Jokowi yang disambut pernyataan setuju dari hadirin.

Jokowi juga berpesan, urusan politik menjelang 2024 sebaiknya jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Parpol Pro Prabowo Ganti Baju Jadi Koalisi Indonesia Maju dan Klaim Penerus Jokowi

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia juga masih penuh ketidakpastian.

Jika ekonomi nasional terganggu, menurut Jokowi, kadang pemerintah sulit untuk mengembalikan ke kondisi lebih baik.

"Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik, di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu, dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang, mengembalikannya akan sangat sulit," jelas Jokowi.

"Kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com