BPJPH Minta Pelaku Usaha Cantumkan Keterangan Haram jika Produk Nabidz Tetap Dijual

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) meminta penjual produk dengan merek Nabidz mencantumkan keterangan tidak halal (haram) dan kadar alkohol bila masih ingin menjualnya.

Sebab, BPJPH telah mencabut sertifikat halal untuk produk jus buah yang ternyata mengandung alkohol bermerek dagang Nabidz.

Sebelumnya, Nabidz yang disertifikasi BPJPH adalah produk jus atau sari buah. Namun belakangan, produk tersebut viral di media sosial dan disebut sebagai wine halal.

"Jika pelaku usaha masih ingin melakukan penjualan produknya tersebut maka sesuai ketentuan wajib mencantumkan keterangan tidak halal di produknya. Juga mencantumkan kadar alkoholnya berapa persen," kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham dalam siaran pers, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Data Dimanipulasi, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Produk Nabidz

Adapun pencabutan sertifikat halal ini dilakukan karena adanya pelanggaran dalam proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil investigasi Tim Pengawas BPJPH.

Pelanggarannya berupa manipulasi data oleh oknum pelaku usaha dan pendamping proses produk halal (PPH) ketika mengajukan sertifikasi halal Nabidz.

Akibatnya, BPJPH memberikan sanksi pencabutan sertifikat halal dengan nomor ID311100037606120523 terhadap produk Jus Buah Anggur terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 lalu kepada pelaku usaha berinisial 'BY'.

"Sementara atas pelanggaran yang dilakukaan oleh Pendamping PPH berinisial 'AS', BPJPH telah memberikan sanksi dengan pencabutan Nomor Registrasi Pendamping PPH," ucap Aqil.

Aqil memaparkan, produk dengan merek dagang Nabidz yang disertifikasi BPJPH sebelumnya adalah produk jus atau sari buah.

Baca juga: MUI Tak Tanggung Jawab atas Terbitnya Sertifikasi Wine Halal Merek Nabidz

Jus atau sari buah, merupakan salah satu jenis produk yang dapat disertifikasi melalui mekanisme self declare (pernyataan pelaku usaha). Pasalnya, sari buah masuk dalam salah satu produk tidak berisiko.

Berdasarkan ketentuan, hal ini selanjutnya harus diverifikasi oleh Pendamping PPH untuk memastikan kehalalan produk. Namun, berdasarkan hasil penelusuran tim pengawas, proses verifikasi melalui pendampingan ini tidak dilakukan oleh AS selaku Pendamping PPH.

Bahkan menurut Aqil, AS telah mengetahui bahwa proses pembuatan sari buah Nabidz melalui proses fermentasi.

Semestinya jika mengetahui hal itu, pendamping dapat menghentikan proses dan menyarankan pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal reguler. AS malah memanipulasi data pendaftaran sertifikasi halal alih-alih menghentikan proses sertifikasi,

"Karena, kalau ada fermentasi artinya ada proses kimia yang dilakukan sehingga memerlukan uji lab yang harus dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Sebagai sanksinya, kami telah mencabut izin pendampingan Saudara AS," ujar Aqil.

Atas kejadian tersebut, Aqil mengimbau kepada semua pihak terkait untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.