Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Judi "Online" dan Pinjol Ilegal Dianggap "Kakak-Adik" Perusak Masyarakat

Kompas.com - 22/08/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, kaitan antara judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal bagai kakak-adik yang berdampak negatif bagi masyarakat.

"Ini ada hubungannya antara judi online dan pinjol ilegal, kayak adik-kakak. Jadi kalah judi, pinjam duit dari pinjol. Jadi bukan lagi gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubang, gali lubang lagi," kata Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (21/8/2023).

Menurut Budi, individu yang terjerat judi online dan pinjol ilegal jika tidak menemukan jalan keluar maka bisa mengarah pada tindakan kriminal.

Dia menilai pengaruh buruk dari dua hal itu sangat memengaruhi secara negatif masyarakat belakangan ini.

Baca juga: Menkominfo Temui Mahasiswa Indonesia di India, Ajak Pulang untuk Bangun Indonesia

"Karena ujungnya kriminalitas. Makanya, menurut saya, kita melihatnya harus holistik. komprehensif. Bahwa ini berangkai. Nanti ujungnya ada kriminalitas," ujar Budi.

"Judi, pinjol ilegal, kan dia enggak mau kalah kan masih mau main judi lagi. Gimana? Kan pasti ujungnya pinjol ilegal. Menurut saya, daya rusak sosialnya sudah tidak bisa lagi kita diamkan," sambung Budi.

Budi mengatakan, sampai saat ini Kemenkominfo terus mendapatkan laporan keluhan dari masyarakat terkait pinjol ilegal.

Selain itu, dari data yang diperoleh saat ini, diperkirakan terdapat dana sebesar Rp 138 triliun dari pinjol ilegal yang tersangkut di masyarakat yang menjadi peminjam.

Baca juga: Temui Menteri Jepang dan India, Menkominfo Budi Ari Galang Komitmen untuk DEMM

Alhasil, masyarakat yang menganggap pinjol ilegal tidak berdampak besar justru terlilit utang.

"Ini kan sangat menjerat masyarakat ya yang kurang teredukasi, kurang terliterasi digital sehingga korban ini harus kita terus minimalisir. Itu tugas negara dong untuk melindungi masyarakat," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memaparkan ciri-ciri pinjol ilegal.


Menurut dia, tanda pertama sebuah pinjol ilegal adalah mereka menawarkan langsung melalui ponsel calon konsumen.

"Pertama kalau mereka nawarin ke handphone kita itu pasti ilegal. Karena ada aturan tidak boleh menghubungi calon konsumen melalui kanal komunikasi pribadi. Itu enggak boleh. itu pasti ilegal," kata Friderica.

Baca juga: Budi Arie Lebih Pilih Fokus Jadi Menkominfo, ketimbang Pikirkan Kans Jadi Ketum PSI

Friderica mengatakan, calon konsumen bisa memeriksa apakah sebuah layanan pinjol tercatat dan legal melalui saluran telepon ke nomor 157 atau nomor seluler 081157157157.

Friderica melanjutkan, ciri kedua dari pinjol ilegal adalah meminta akses berbagai data pribadi calon konsumen.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com