Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Food Estate" Disebut Kejahatan Lingkungan, Puan: Terlalu Jauh

Kompas.com - 17/08/2023, 19:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan, tudingan yang menyebut program food estate merupakan bentuk kejahatan lingkungan masih terlalu jauh.

Puan mengatakan, perlu ada peninjauan langsung ke lapangan untuk bisa mengetahui apakah proyek tersebut merupakan kejahatan lingkungan atau tidak.

"Ini masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, kita lihat dulu bagaimana dan lain sebagainya," kata Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Ia bahkan mengatakan, DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah ingin melihat dulu kinerja kementerian yang terkait dengan program tersebut.

Baca juga: Sempat Kritik Food Estate, PDI-P Sepakat dengan Gerindra untuk Sukseskan demi Kedaulatan Pangan

Menurut Ketua DPP PDI-P ini, yang terpenting adalah kementerian tersebut dapat memastikan bahwa program food estate dapat diselesaikan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

"Yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap, ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujar Puan.

Tudingan yang menyebut food estate adalah sebuah kejahatan lingkungan sebelumnya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, rekan satu partai Puan.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor pada 15 Agustus 2023.

Baca juga: Puan Sebut DPR Bakal Tanya Pemerintah soal Program Food Estate

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Sebagai informasi, program food estate digagas Jokowi sejak awal kepemimpinan periode keduanya.

Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Baca juga: Kata Prabowo soal Program “Food Estate” Disebut Bagian Kejahatan Lingkungan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com