Banyak Daerah Kekurangan Nakes, Menko PMK Minta Pemda Usulkan Jumlah Kebutuhannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) aktif mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan wilayah masing-masing.

Hal ini dikarenakan ia masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan. Salah satunya saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam acara “Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: BNPB: 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Muhadjir mengungkapkan, persoalan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengatakan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan, yakni kualitas baik pemberdayaan maupun pelayanan, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan, serta pemerataan yang menyeluruh disetiap daerah.

Menurut Muhadjir, dari ketiga indikator itu, sebagian besar permasalahannya terdapat pada pemerataan. Sebab, banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.

Oleh karena itu, ia mengaku sangat setuju dengan wacana yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat ke daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja," ujar Muhadjir.

Baca juga: Gaji Setahun Tak Dibayar, Belasan Tenaga Kesehatan RS di Bone Ramai-ramai Mengundurkan Diri

Dengan demikian, kata Muhadjir, pengawasan dan gaji para tenaga kesehatan tersebut akan diberikan oleh pemerintah pusat.

"Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang bersangkutan, sehingga (jumlahnya) dapat terkendali,” kata Muhadjir.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas dan 24.808 Puskesmas Pembantu.

Setiap Puskesmas Pembantu memiliki sebanyak 8.624 bidan dan perawat atau 34,76 persen.

Sementara itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai informasi tampak hadir dalam agenda itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti.

Baca juga: Hari Dokter Nasional, Jokowi: Dedikasi Dokter dan Tenaga Kesehatan Selamatkan Negeri Ini