Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ingin Anies Segera Deklarasikan Cawapres, Ingatkan Bahaya Demokrat Hengkang

Kompas.com - 07/08/2023, 19:05 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk segera menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Sebab, ia mengatakan, ada potensi hengkangnya Partai Demokrat jika ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih sebagai bakal RI-2.

“Nasdem, Demokrat, PKS, kita bekerja dengan segala (kemampuan). Kita tidak transaksional, kita ini beresiko (terpecah) dan sudah mulai ada resikonya,” ujar Mardani pada Kompas.com, Senin (7/8/2023).

“Jangan biarkan Partai Demokrat, Mas AHY (hengkang),” sambung dia.

Baca juga: Anies Baswedan Bocorkan 3 Kriteria Cawapresnya

Menurutnya, penting untuk Anies segera menentukan pendamping untuk menjajaki Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Alasannya, supaya elektabilitas Anies bisa optimal. Ia melihat turunnya tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Sumatera Barat (Sumbar) karena tak kunjung ada kejelasan nama bacawapres.

“Kalau sudah lengkap (bacapres-bacawapres), sekber (sekretariat bersana) sudah terbentuk, target ditetapkan, aksi dilaksanakan, maka lancar sudah. Gerakan di bawah jalan,” sebut dia.

Di sisi lain, Mardani menganggap wajar Demokrat ingin AHY mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Sebab, selama ini Demokrat mengandalkan AHY untuk mendongkrak elektabilitas partainya untuk kepentingan pemilihan legislatif (pileg).

“Dia (Demokrat) relying (mengandalkan) on ke Mas AHY. Jadi kalau Mas AHY tidak tampil, katakan di cawapres, maka bisa separuh mesin utama pileg itu tidak optimal,” tuturnya.

Diketahui AHY dan Demokrat terus mendesak agar Anies segera mengumumkan pendampingnya.

Baca juga: Soal Elektabilitas Anies Disebut Kalah di Sumbar, Demokrat-PKS Desak Segera Deklarasikan Cawapres

Bahkan, AHY mengklaim tak ada kejutan dalam proses penentuan bacawapres itu. Malah, semakin lama diumumkan berarti KPP kehabisan banyak waktu untuk mensosialisasikan bacapres-bacawapres ke masyarakat.

Sementara, Nasdem bersikeras tak ingin terburu-buru. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap perlu momentum yang tepat untuk Anies mendeklarasikan bacawapresnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com