Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Nilai Anies Tak Paham Kebijakan Jokowi

Kompas.com - 05/08/2023, 20:15 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto mengatakan, bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak memahami kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara utuh.

Pasalnya, Anies melontarkan perubahan kebijakan agar harga bahan pokok yang kini dianggap mahal menjadi terjangkau.

Padahal menurut Hasto, kebijakan Jokowi saat ini menuju ke arah yang disebut Anies.

"Dengan membangun waduk, infrastruktur yang baik itu upaya untuk menurunkan harga pangan, memperbaiki distribusi, sehingga Pak Anies mohon maaf, belum memahami apa yang dilakukan Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

"Bahwa ketika membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan dibangun, itu kan untuk menurunkan biaya transportasi," ucapnya.

Baca juga: Ini 4 Sektor yang Ingin Dirombak Anies Baswedan Jika Jadi Presiden

Dengan dibangunnya infrastruktur produksi dan pendistribusian pangan, Hasto mengatakan otomatis harga kebutuhan pokok akan semakin terjangkau.

Selain itu, kata Hasto, program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tujuannya tak lain untuk membangun kedaulatan pangan Indonesia.

"Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan merupakan bagian platform PDI-P dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan empat sektor prioritas yang akan ia rombak jika menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam safari politiknya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023) bersama para simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau," ucap Anies dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Baca juga: Anies: Hari Ini PPDB Jadi Masalah, Mau Diubah atau Tidak?

Selain biaya pangan, Anies juga akan mengubah biaya kesehatan yang dinilai mahal menjadi terjangkau.

Ketiga dari sektor lapangan kerja, dan terakhir dari sektor akses pendidikan yang setara.

Meski demikian, Anies tak memaparkan lebih jauh strateginya untuk membawa perubahan bagi keempat sektor itu.

“Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua. Maka dari itu kita harus menangkan baik itu pilpresnya maupun pilegnya,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com