Fadli Zon Paparkan 6 Poin Strategis Usulan DPR untuk Resolusi AIPA Ke-44

KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon memaparkan enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 atau 2023.

Sebagai tuan rumah dalam Sidang AIPA ke-44, DPR RI mengusulkan enam resolusi tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan, mulai dari masalah domestik hingga tantangan eksternal.

“Pertama, DPR mengusulkan resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan,” ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/8/2023).

Isu tersebut, lanjut dia, sangat penting untuk diangkat mengingat tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Pada saat yang sama, kondisi ini tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.

Baca juga: Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Kecam Penodaan Kitab Suci

Kedua, kata Fadli, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar.

“Seperti kita ketahui, telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak Junta Militer mengambil alih pemerintahan. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 6.000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, lanjut Fadli, DPR RI ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.

Ketiga, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon.

“Dalam hal ini, kami ingin mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara,” ucap Fadli.

Baca juga: PBB Loloskan Resolusi Kebencian Agama Setelah Pembakaran Al Quran, AS dan UE Menolak

Keempat, sebut dia, DPR RI juga mengusulkan satu draft resolusi yang berkaitan dengan pekerjaan dan keterampilan hijau.

Fadli mengatakan, pihaknya melihat bahwa aspek penyiapan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal.

“Melalui resolusi itu, kami ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau,” imbuhnya.

Poin kelima adalah aspek kepemudaan. Dalam hal ini, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi dan partisipasi demokratis.

Baca juga: Tak Setuju Dicap Otoriter, Ahmad Dhani: Aku Sangat Demokratis

Untuk itu, kata Fadli, parlemen di setiap negara anggota ASEAN didorong agar memberikan dukungan penuh bagi pelibatan generasi muda sebagai motor pembangunan dan demokrasi.

“Dan keenam, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender,” jelasnya.