Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Usul Bangun BRT, LRT, dan "Cable Car" di Bandung Raya

Kompas.com - 03/08/2023, 14:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan tiga proyek transportasi massal untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bandung Raya, yakni bus rapid transit (BRT), light rail transit (LRT), dan cable car atau kereta gantung.

Usul tersebut ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat menghadiri rapat terkait pengembangan transportasi terpadu kawasan Cekungan Bandung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

"Di tanah yang sifatnya datar ada perkeretaapian, ada BRT, tapi karena di Bandung ini adalah cekungan, banyak orang tinggal di bukit-bukit maka salah satu solusinya adalah cable car," kata Ridwan Kamil, seusai rapat.

Baca juga: Ridwan Kamil Kembali Hidupkan Wacana Kereta Gantung di Bandung

Emil, sapaan akrabnya, mengeklaim jalur pertama dan jalur kedua BRT Bandung Raya akan diluncurkan dalam waktu 2-3 bulan mendatang.

Namun demikian, ia menekankan bahwa sistem BRT saja tidak cukup, sehingga ia juga mengusulkan untuk membangun LRT.

Menurut dia, LRT bisa dibangun di atas jalur kereta api jarak jauh yang melintang melintasi pusat kota Bandung sehingga tidak perlu pembebasan lahan.

"Jadi dikangkangin, di atasnya ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat, nah itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis aja," kata Emil.

Mantan wali kota Bandung ini melanjutkan, cable car juga perlu dibangun untuk menghubungkan daerah-daerah perbukitan yang ada di Bandung Raya.

"Cable car akan kami gunakan di daerah perbukitan, Bandung itu kan kayak cekungan, jadi antarbukit. Jadi mungkin ide saya dari arah Terminal Dago, melintasi jurang langsung motong ke Ledeng, dari Ledeng bisa langsung connect ke stasiun kereta di bawah," kata dia.

Emil menuturkan, pada akhir Agustus 2023 nanti, ia akan kembali mempresentasikan wacana-wacana tersebut.

Harapannya, ada proyek transportasi massal yang akan segera dikerjakan dan dapat menjadi warisan pemerintahan Jokowi.

"Yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan," ujar Emil.

Dari tiga wacana di atas, Emil menilai BRT paling mungkin untuk segera dibangun, diikuti oleh kereta gantung dan LRT.

Emil menambahkan, transportasi massal harus segera dibangun karena wilayah Bandung Raya diprediksi bakal macet total pada 2037.

Baca juga: Pengamat Sarankan Ganjar Pilih Ridwan Kamil atau Khofifah Jadi Cawapres

Sementara itu, anggaran yang dimiliki daerah saja tidak cukup untuk membangun infrastruktur tersebut.

Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, Jokowi menyetujui agar wacana-wacana tersebut ditelaah lebih lanjut.

"Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh berkaitan dengan Cekungan Bandung. Jadi akan kita sepakati usulan daerah dan dari pusat juga kemampuan fiskal kita," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com