Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Mayoritas Responden Tak Percaya Anies Dijegal Jadi Capres

Kompas.com - 23/07/2023, 17:20 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas publik tidak mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan dari posisi bakal calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari 1.220 responden, hanya 19,9 persen responden yang mempercayai isu penjegalan Anies.

“Kemudian kita tanya isu penjegalan Anies sebagai capres yang percaya terhadap isu inin itu 19,9 persen,” kata Burhan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube  Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Sementara itu, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies dengan jumlah mencapai 46,7 persen.

Baca juga: AHY Tuding Koalisi Anies Dijegal, Luhut: Kampungan Itu!

Sementara, 33,4 persen responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab.

“Karena mungkin mereka enggak tahu ya,” tutur Burhan.

Lebih lanjut, para responden ditanya mengenai siapa pihak yang dianggap menjegal Anies maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebanyak 19,9 persen responden itu kemudian menjawab 10,1 persen lawan politik Anies, 8,5 persen PDI-P, 3,2 persen Ganjar Pranowo, Prabowo 3,2 persen, Megawati 3,1 persen, pemerintah 2,8 persen, dan lainnya.

Meski anggapan mereka ditujukan kepada banyak pihak, kelompok yang mempercayai isu ini hanya sebagian kecil dari seluruh responden.

“Sebagian besar tidak percaya sama isu itu,” papar Burhanuddin.

Sebagai informasi, isu penjegalan Anies muncul beberapa kali. Salah satunya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menduga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat untuk menjegal pencalonan Anies.

Menurut dia, anak buah Presiden Joko Widodo itu terus mengganggu soliditas Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi ini terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jika salah satu dari partai itu keluar, maka Anies kehilangan tiket maju sebagai calon presiden.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Ada Upaya Jegal Anies Lewat PK Moeldoko

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, 3 April 2023.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jajak Pendapat Litbang Kompas: 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang Kompas: 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Nasional
KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

Nasional
Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Nasional
Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Nasional
Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Nasional
KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

Nasional
Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Nasional
Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com