JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukkan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dinilai sarat aroma Pilpres 2024.
Penunjukkan Budi Arie dianggap bakal memberi keuntungan tambahan bagi poros politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan status quo jelang kompetisi elektoral tahun depan.
"Orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024," kata analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, pada Senin (17/7/2023).
Baca juga: Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo, Jokowi Disebut Tegaskan Arah Dukungan ke Prabowo
Terlebih, Umam mengatakan, Budi Arie punya sekelumit pengalaman di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena pernah duduk sebagai Direktur Utama PT Mandiri Telekomunikasi Utama (1996-2001).
"Sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," ujar Umam.
Selain itu, Umam mengatakan, penunjukkan Budi Arie menegaskan bagaimana posisi Menkominfo semakin strategis jelang tahun politik. Mengingat, Budi adalah loyalis Jokowi, dan menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Johnny G Plate yang merupakan politikus Partai Nasdem.
Di samping itu, menurut Umam, penunjukkan Budi Arie dianggap bentuk sikap Jokowi menegaskan bahwa organisasi relawannya bukan kekuatan politik kacangan.
Baca juga: Jabat Menkominfo Sekaligus Ketum Projo, Budi Arie: Kalau Presiden Netral, Ya Kami Netral
Jokowi yang kerap diisukan berselisih paham dengan partainya, PDI-P, soal pencapresan 2024 juga dinilai sedang menegaskan arah dukungan politiknya sendiri lewat penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo.
Pasalnya, Projo belakangan menunjukkan kedekatan dan sinyal dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.
Hasil Musra yang diinisiasi Projo juga menempatkan Prabowo sebagai sosok dengan elektabilitas terkuat (20 persen), dibandingkan bakal calon presiden dari PDI-P Ganjar Pranowo (19 persen).
"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi," kata Umam.
Baca juga: Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Tetap Jadi Ketua Umum Projo
Ditambah lagi, Umam mengatakan, belum lama ini Jokowi meminta relawannya tidak banyak bergerak karena koalisi belum pasti.
Umam menilai, pernyataan ini seakan menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDI-P sendiri telah melampaui ambang batas pencalonan presiden.
"Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," ujar Umam.
Baca juga: Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo, Jokowi Disebut Tegaskan Arah Dukungan ke Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.