Rencanakan Rehabilitasi Mangrove, Pemerintah India Studi Banding ke Indonesia

KOMPAS.com- Kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia mulai dilirik dunia, salah satunya Pemerintah India.

India sendiri, menurut Global Wetlands, masuk urutan ketujuh negara yang memiliki lahan mangrove terbesar di dunia dengan luas 623.000 hektar (ha).

Pemerintah India ingin mengembangkan pontensi mangrove yang ada tersebut sebagai komitmen untuk mitigasi perubahan iklim di dunia, melalui kegiatan studi banding di Indonesia pada tanggal 10-13 juli 2023.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyambut baik kedatangan
Pemerintah India.

Siti Nurbaya menjelaskan, percepatan rehabilitasi mangrove menjadi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014.

"Kegiatan rehabilitasi mangrove sangat penting bagi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim," ujar Siti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/7/2023)

Baca juga: Kisah Petani Talio Hulu Kalteng Diminta Tanam Padi di Lahan Gambut, BRGM: Cegah Karhutla

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Ahmed Basir mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya studi banding tersebut.

“India dan Indonesia berhasil menyelenggarakan dialog untuk pertama kalinya sejak Covid-19. Perlu diketahui, India selalu menjadi salah satu yang terdepan dalam mitigasi perubahan iklim," ujar Ahmed Basir.

"Dalam agenda G20, India menjunjung prinsip 'One World, One Family, One Future' yang menekankan pentingnya lingkungan hidup untuk kehidupan.” tambah Ahmed Basir.

Alasan Pemerintah India melakukan studi banding ke Indonesia, kata dia, karena Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dengan total luasan 3,36 juta ha.

Selain itu, ambisi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove, menarik Pemerintah India untuk mempelajari kegiatan rehabilitasi mangrove. Namun, ekosistem mangrove di Indonesia memiliki ancaman deforestasi terutama mangrove di kawasan non-hutan.

DOK. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono sedang berbincang dengan Pemerintah India terkait kegiatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove oleh BRGM.

Hal itu disebabkan oleh kegiatan penebangan mangrove secara ilegal, perubahan fungsi lahan mangrove menjadi tambak, maupun pembukaan lahan mangrove untuk pemukiman.

Melihat hal ini, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
(BRGM), sebagai upaya percepatan rehabilitasi mangrove di sembilan (9) provinsi prioritas hingga tahun 2024.

Sembilan provinsi yang dimaksud adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Terhitung dari tahun 2021 hingga kini, BRGM telah melaksanakan rehabilitasi mangrove seluas 38.549 ha.