Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Khawatir Polarisasi Terulang pada Pemilu 2024

Kompas.com - 11/07/2023, 05:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 menunjukkan, sebagian besar responden mengaku khawatir akan potensi berulangnya keterbelahan atau polarisasi masyarakat pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan hasil survei, ada 49 persen, dan 7 persen responden yang khawatir, dan sangat khawatir polarisasi kembali terjadi pada Pemilu 2024.

"Sebagian besar responden menyatakan khawatir dengan potensi keterbelahan. Setidaknya lebih dari separuh responden (56 persen) merasa khawatir dengan adanya perpecahan di masa Pemilu 2024," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Polri Ingatkan Soal Ancaman Polarisasi hingga Politik Identitas saat Pemilu 2024

Sementara itu, ada 37,6 persen dan 6,3 persen responden yang tidak khawatir mengenai potensi polarisasi pada Pemilu 2024.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 49,3 persen dan 18,8 persen, merasa khawatir dan sangat khawatir bahwa kandidat Pemilu 2024 akan menggunakan cara kampanye yang memecah belah masyarakat.

"Pengalaman di Pemilu 2019 menjadi catatan traumatis bagi sebagian besar masyarakat. Kontestasi pemilihan presiden kala itu sarat dengan tarik-menarik antarkubu pendukung capres," tulis Litbang Kompas.

Namun demikian, kekhawatiran publik atas potensi polarisasi ini cenderung menurun dalam satu tahun terakhir.

Jajak pendapat Litbang Kompas pada akhir Mei 2022 merekam bahwa sekitar 70 persen responden khawatir polarisasi yang terjadi akibat Pemilu 2019 berlanjut hingga Pemilu 2024.

"Meredanya kekhawatiran ini bisa jadi dipengaruhi oleh kian sempitnya jurang pemisah antara dua kubu yang dulu berkompetisi di Pemilu 2019," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: 10 Larangan dalam Kampanye Pemilu 2024: Adu Domba hingga Isu SARA

Salah satu indikatornya adalah perbedaan tingkat keyakinan terhadap pemerintah antara pemilih Joko Widodo dan bukan pemilih Jokowi.

Pada survei Oktober 2019, perbedaan keyakinan tampak kontras, yakni 81,3 persen untuk pemilih Jokowi berbanding 37,8 persen untuk nonpemilih Jokowi.

Sementara itu, survei pada Mei 2023, menunjukkan perbedaan persepsi di antara kedua kubu menyempit, yakni 86 persen berbanding 55,4 persen.

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 19-21 Juni2023 terhadap 507 responden dari 34 provinsi yang berhasil diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi.

Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com