Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Effendi Simbolon Dipersilakan Tak Usah Berpartai | Golkar Evaluasi Airlangga Bacapres

Kompas.com - 11/07/2023, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai pernyataan mengenai PDI Perjuangan yang mempersilakan Effendi Simbolon tak usah berpartai menjadi artikel populer di Kompas.com, Senin (10/7/2023).

Selanjutnya, Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Lalu, terkait Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mengungkap rencana pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022 terlalu mahal Rp 49.860.450.000 (Rp 49,8 miliar).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Panggil Effendi Simbolon, DPP PDI-P: Kalau Mau Jadi Orang Bebas, Jangan Berpartai

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) memanggil Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, hari ini, Senin (10/7/2023).

Pemanggilan ini buntut pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menahkodai Indonesia.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut setiap anggota maupun pengurus PDI-P terikat dengan aturan organisasi, termasuk terkait pernyataan mengenai calon presiden (capres).

Oleh karena itu, Komarudin mempersilakan Effendi tidak usah berpartai jika ingin menjadi orang bebas yang tak terikat aturan partai.

"Setiap orang yang ber-KTA PDI-P, anggota, pengurus partai semua aturan individu diatur oleh aturan organisasi," kata Komarudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/7/2023).

"Jadi kalau mau jadi orang partai ya harus diatur oleh aturan partai, kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai," sambung dia.

Baca selengkapnya: Panggil Effendi Simbolon, DPP PDI-P: Kalau Mau Jadi Orang Bebas, Jangan Berpartai

2. Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal untuk membuat rekomendasi guna mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar 2019 yang menetapkan Airlangga Hartarto menjadi bacapres.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan," ujar Ridwan dihubungi wartawan, Minggu.

Baca selengkapnya: Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Munas yang Tetapkan Airlangga Capres Dievaluasi

3. ICW-Trend Asia: Polisi Anggarkan Beli Perangkat Gas Air Mata Rp 49,8 M, padahal Diperkirakan Hanya Rp 1,6 M

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mengungkap rencana pengadaan 187 pepper projectile launcher oleh Polri pada 2022 terlalu mahal Rp 49.860.450.000 (Rp 49,8 miliar).

Pepper projectile launcher merupakan salah satu perangkat untuk kebutuhan penggunaan gas air mata Polri. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pihaknya menemukan rencana pengadaan dari sistem informasi umum pengadaan pada 2022.

"Nilai kontraknya adalah Rp 49 Miliar dan yang memenangkan adalah PT Tri Manunggal Daya Cipta,” kata Wana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube ICW, Minggu (9/7/2023).

Baca selengkapnya: ICW-Trend Asia: Polisi Anggarkan Beli Perangkat Gas Air Mata Rp 49,8 M, padahal Diperkirakan Hanya Rp 1,6 M

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com