Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Keluarga Aktor Kunci Mengatasi Penyebab Stunting

Kompas.com - 06/07/2023, 17:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BANYUASIN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa keluarga adalah aktor kunci untuk mengatasi penyebab stunting di Indonesia.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023 di Kantor Bupati Banyuasin, Kamis (6/7/2023).

"Stunting dapat terjadi akibat anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut," kata Ma'ruf, Kamis.

Baca juga: Penurunan Stunting Sumsel Terbaik Se-Indonesia, Menko PMK Apresiasi Herman Deru

Ia menuturkan, keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan.

"Terkait makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal. Kekayaan ini perlu dioptimalkan pemanfaatannya mulai dari tingkat keluarga," kata Ma'ruf.

Ia pun berpesan kepada keluarga yang memiliki anak remaja untuk memastikan anak-anak mereka mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat.

Menurut Ma'ruf, tingginya angka pernikahan anak merupakan hal yang patut menjadi keprihatinan bersama.

"Pernikahan anak mesti kita hindari karena lebih banyak mudaratnya, bahayanya, daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting," kata dia.

Di samping itu, Ma'ruf meminta keluarga untuk memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Herman Deru Sebut Strategi Khusus Dibutuhkan untuk Tekan Angka Stunting di Sumsel

Ia juga berharap keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal.

"Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital," kata Ma'ruf.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengingatkan, masih ada pekerjaan rumah untuk menurunkan prevalensi stunting dari 21,6 persen ke 14 persen pada 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com