JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beserta delegasi terbatas melakukan kunjungan kerja ke Australia dan Papua Nugini pada Senin (3/7/2023) hingga Kamis (6/7/2023).
Jokowi mengatakan, Australia dan Papua Nugini adalah tetangga dekat, sahabat baik, serta mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik.
Menurutnya, kunjungan ke Australia bernilai strategis karena ia akan mengadakan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese.
Pertemuan tahunan antara kedua kepala pemerintahan ini sebelumnya digelar di Istana Bogor pada Juni 2022 lalu.
Selain Albanese, Jokowi juga akan bertemu dengan para gubernur jenderal dan pengusaha Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
"Sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia adalah utamanya investasi, perdagangan karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan, transisi energi, dan peningkatan SDM," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja ke Australia dan Papua Nugini, Dilanjut ke Jayapura
Setelah dua hari di Australia, pada Rabu (5/7/2023), Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby, Papua Nugini.
"Ini adalah kunjungan balasan memenuhi undangan Perdana Menteri James Marape," kata Jokowi.
Jokowi juga akan menemui para gubernur jenderal di Papua Nugini serta menghadiri forum bisnis pertama antara Indonesia dan Papua Nugini.
Setelah menyudahi kunjungan kerjanya, Jokowi akan kembali ke tanah air pada Kamis melalui Jayapura, Papua.
"Insya Allah nanti saya akan kembali ke tanah air tanggal 6 Juli ke Papua, ke Jayapura, untuk mengikuti Papua Street Festival tanggal 7 Juli yang akan datang," kata Jokowi.
Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Pihak KKB sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu (1/7/2023).
Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Banyak Hal yang Kita Lakukan, tapi Tak Bisa Dibuka