Wapres Sebut Pemerintah Sudah Alokasikan Rp 500 Triliun untuk Dana Desa sejak 2015

TERNATE, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeklaim, alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat terus bertambah hingga mencapai total Rp 500 triliun sejak 2015 sampai 2023.

Ma'ruf mengatakan, besarnya dana yang dialokasikan itu merupakan bukti komitmen pemerintah pusat untuk desa sebagaimana amanat Undang-Undang Desa.

"Sejak tahun 2015 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa lebih dari Rp 500 triliun, dengan rata-rata serapan melebihi 98 persen pada setiap tahun anggaran," kata Ma'ruf dalam acara 'Pengutan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa' di Ternate, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M, Kades di Cianjur Terancam 20 Tahun Penjara

Ma'ruf menuturkan, program Dana Desa itu ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, mengembangkan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan pelayanan sosial dasar lainnya.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Dana Desa juga kian tertata dan adaptif terhadap beragam dinamika, misalnya kini sudah ada kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan swakelola kegiatan oleh masyarakat desa.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah juga menyesuaikan penggunaan Dana Desa, lewat skema bantuan tunai atau kegiatan lain untuk memulihkan ekonomi di level desa dan kawasan perdesaan.

"Harapannya, semakin terbukanya akses dan kesempatan bagi warga desa untuk berpartisipasi langsung, tidak hanya peredaran uang di desa yang akan meningkat, tetapi juga rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jelaskan Dasar Pengadaan 295 Motor untuk Kades, Bupati Wonogiri: Apresiasi 2 Kali Juara Tata Kelola Dana Desa Se-Jateng

Ma'ruf menambahkan, lahirnya Undang-Desa Desa merupakan wujud kepercayaan negara kepada desa dan desa adat, untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Ia menyebutkan, desa punya posisi strategis dalam pembangunan nasional karena desa adalah unit terkecil dalam tata pemerintahan, terdekat dengan masyarakat, dan terdepan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat

"Dalam konteks pembangunan, pemerintahan desa adalah pemegang peran vital. Ketika peran desa menguat, maka pembangunan akan langsung dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia," kata dia.